• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pembangunan IKN Berikan Dampak Positif Pada Sektor Properti di Kalimantan

Pembangunan IKN Berikan Dampak Positif Pada Sektor Properti di Kalimantan

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 30 January 2024

Pembangunan IKN Berikan Dampak Positif Pada Sektor Properti di Kalimantan

Oleh : Safira Tri Ningsih

Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus menggencarkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang dinilai mampu memberikan dampak sangat luar biasa pada peningkatan sektor properti di Kalimantan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut telah memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat setempat. Bukan hanya sektor properti saja yang meningkat, namun termasuk pada sektor ruang ritel atau pusat perbelanjaan.

Karena dampaknya yang begitu luar biasa, menjadikan sejumlah pelaku bisnis ritel dengan jaringan toko yang luas, baik itu secara nasional maupun internasional rela mengantri untuk bisa mengisi atau menjadi bagian dari pusat perbelanjaan di IKN Nusantara.

Sebagai salah satu contoh nyata, yakni Big Mall Samarinda yang merupakan sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Kalimantan Timur dengan luas area rewa atau net leasable area hingga 90 ribu meter persegi dari total bangunan 200 ribu meter persegi. Dalam tiga tahun terakhir ini, mall tersebut berhasil mencatat adanya peningkatan tingkat hunian menjadi 80 persen dengan berbagai macam nama produk populer seperti Sogo Department Store, Uniqlo, H&M, Hypermart, Starbucks, ACE Hardware, L’occitane dan lain sebagainya.
Mengenai adanya peningkatan tersebut, General Manager Big Mall Samarinda, Iman Sumantri menuturkan bahwa meningkatkan tingkat hunian ternyata memang berkorelasi sangat positif dengan adanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
Tatkala proyeksi pemindahan IKN tersebut diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 silam, pihaknya langsung melakukan antisipasi. Termasuk juga para pelaku bisnis ritel pun terus menunjukkan minat kuat mereka dengan cara menjalin hubungan.
Meski sempat terjadi penundaan investasi dari para peritel diakibatkan oleh COVID-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu, namun nyatanya penundaan penanaman modal tersebut sama sekali tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Nyatanya setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut oleh Pemerintah RI kala itu, para pebisnis ritel pun mulai merealisasikan ekspansi mereka kembali ke IKN Nusantara.
Pada akhir tahun 2022 lalu, Big Mall Samarinda sendiri berhasil mencatatkan closing penambahan hingga sebanyak 28 ritel atau tenant. Setelah itu, berselang satu tahun kemudian, capaian tersebut mampu terlampaui dengan adanya tambahan hingga lebih dari 30 tenant.
Bukan hanya sekedar penambahan tenant saja, namun tingkat kunjungan dari masyarakat pun juga sudah pulih kembali menuju pada kondisi normal seperti saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, bahwa saat ini, pusat perbelanjaan yang dikembangkan oleh PT Borneo Inti Graha (PT BIG) itu telah dikunjungi oleh 20 ribu orang pada hari kerja atau weekdays, kemudian terjadi peningkatan hingga mencapai 30 ribu atau 40 ribu kunjungan orang pada akhir pekan atau weekend.
Diprediksikan pula bahwa tingkat kunjungan maupun jumlah para pebisnis ritel atau tenant akan terus semakin naik selaras dengan percepatan pembangunan dan perkembangan IKN Nusantara yang memang semakin masif dilakukan oleh Pemerintah RI di Kalimantan Timur.
Sedangkan untuk dampak bagi tren di dunia properti seperti di dua kota besar di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan dan Samarinda, dengan adanya IKN Nusantara itu juga menjadikan kedua kota besar tersebut mendapatkan berkah, yaitu peningkatan ekonomi langsung sangat signifikan melesat.
Sebagaimana data yang dipaparkan oleh Marisa Jaya, Head of Research 99 Group, bahwa di Balikpapan sendiri mengalami pertumbuhan permintaan hingga sebesar 57 persen terhitung sejak bulan Januari hingga September 2023 lalu. Kemudian di Samarinda terdapat peningkatan 1 persen.
Maka dari itu, jelas terlihat bahwa adanya pembangunan IKN Nusantara sendiri mampu memberikan dampak yang sangat nyata pada kondisi ekonomi di Kalimantan Timur termasuk di beberapa kota di sana.
Meski begitu, ternyata pembangunan IKN Nusantara yang digencarkan oleh Pemerintah RI sendiri sama sekali tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran dan pemukiman saja, melainkan masyarakat di Kaltim juga sangat memperoleh adanya keuntungan lain seperti peningkatan keandalan layanan seperti pasokan listrik yang memadai di kawasan itu.
Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala mengungkaokan bahwa bukan hanya pembangunan pada aspek fisik saja yang terjadi di sana, namun turut terjadi peningkatan pada beberapa sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan. Bukan hanya itu, namun potensi akan pengembangan sektor perkebunan, pertanian juga terus memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mulai dari sektor ekonomi, properti, pendidikan, termasuk juga keandalan layanan yang diterima oleh masyarakat Kalimantan Timur turut terbantu dan meningkat secara signifikan. Seluruhnya berkat adanya percepatan pembangunan IKN Nusantara yang digencarkan oleh Pemerintah RI. Dengan demikian, diharapkan bisa memacu semangat para pengembang properti yang tertarik untuk berinvestasi dan membangun proyek-proyek di IKN di masa mendatang.

)* Penulis adalah Kontributor Daris Pustaka

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.