Pelaksanaan WWF ke-10 Bali Tunjukkan Komitmen Politik Indonesia Untuk Perbaikan Pengelolaan Air

Pelaksanaan WWF ke-10 Bali Tunjukkan Komitmen Politik Indonesia Untuk Perbaikan Pengelolaan Air

World Water Forum ke-10 menjadi panggung Indonesia untuk menunjukkan komitmen politiknya dalam menghadapi isu-isu perubahan iklim yang didalamnya termasuk masalah air global seperti bencana, ketahanan air dan perbaikan pengelolaan air.

INDONESIA berhasil menjadi tuan rumah perhelatan sejumlah even Internasional. Hal ini juga menunjukkan begitu besarnya kepercayaan publik internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum dunia untuk saling membagi pengalaman dan inovasi serta menemukan solusi konkret demi kepentingan global dan kepentingan masyarakat Indonesia.

WWF merupakan acara multi-pemangku kepentingan untuk memaparkan misi, pandangan dan pencapaian komunitas air, sehingga Indonesia mengangkat tema besar “Water for Shared Prosperity” atau Air untuk Kemakmuran Bersama. Delegasi dari berbagai negara bersama para stakeholder terkait membahas tentang ketahanan dan kemakmuran Air, Air untuk Manusia dan Alam, Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana, Tata Kelola, Kerja Sama dan Hidro-diplomasi, Pembiayaan Air Berkelanjutan serta Pengetahuan dan Inovasi.

Momen WWF ke-10, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai wadah mempertemukan negara-negara untuk membahas sejumlah topik tematik, politik hingga regional. Sedangkan dalam topik tematik ditentukan enam subtema, yakni Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation, and Hydro-diplomacy Sustainable Water Finance, Knowledge and Innovation.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan menciptakan air bersih dan sanitasi layak, Indonesia saat ini terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap air bersih dan pengelolaannya, baik fasilitas maupun kualitas. Namun masih terdapat faktor-faktor seperti lingkungan dan SDM yang masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tapi secara global juga menjadi permasalahan negara-negara lain di dunia.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, menyatakan selaku tuan rumah WWF 2024, Indonesia ingin membawa air sebagai sumber pertumbuhan dan kesejahteraan bersama, bukan melahirkan persoalan. Menurutnya pertemuan negara-negara dan stakeholder dalam WWF kali ini merupakan even monumental untuk mentransformasi semua kebijakan, semua spirit untuk bersama-sama menyongsong masa depan membuat air sebagai sumber kehidupan, pertumbuhan, kedamaian.

Permasalahan air merupakan persoalan global yang membutuhkan solusi konkret sehingga menghasilkan implementasi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada dunia tetapi juga kepada masyarakat dalam negeri. Kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada bagaimana sebuah kebijakan diambil dan ditransformasikan menjadi langkah dan upaya dalam rangka menyelesaikan persoalan air. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat, sehingga melahirkan teknologi dan inovasi yang dapat mendukung terlaksananya kebijakan keberlanjutan pengelolaan air bersih di tengah-tengah masyarakat. Kerjasama antar negara juga menjadi sangat penting untuk berbagi pengalaman sehingga dapat dikaji manfaat dan keuntungan dari suatu inovasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggunakan kesempatan penyelenggaraan WWF ke-10 ini untuk mengangkat inovasi dan solusi yang ramah lingkungan dalam mengatasi bencana air di kawasan pesisir Indonesia. Dalam pernyataannya, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Kemenko Marves, Lukijanto menyebutkan salah satunya adalah konsep Natural Based Solution (NBS) dalam mencegah bencana di kawasan pesisir seperti banjir rob. Kemenko Marves turut bekerjasama dengan beberapa pakar dari Belanda sebagai negara yang lebih dinilai memiliki pengalaman.

Permasalahan banjir rob merupakan permasalahan serius yang dihadapi beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Dalam laman Wikipedia, Banjir Rob adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Banjir rob secara khusus diartikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh air laut yang menggenangi daratan yang lebih rendah, tetapi sebenarnya tidak terbatas pada banjir yang berakibat oleh air laut melainkan juga curah hujan tinggi di daratan yang menyebabkan air melambat mengalir ke laut yang hasilnya akan mengakibatkan air tertahan dalam waktu yang relatif lama di daratan pesisir pantai. Fenomena ini juga diperparah oleh kondisi pasang naik air laut di waktu-waktu tertentu.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah pesisir yang berpotensi terkena bencana banjir rob seperti Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua dan sejumlah daaerah lainnya.

WWF ke-10 diselenggarakan di Bali dengan mengangkat tema “Water for Shared Prosperity”, mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang geografis dan sektoral untuk berdiskusi secara terbuka. Dalam laman resmi WWF ke-10, tercantum bahwa tujuan utama Forum Air Dunia adalah untuk meningkatkan pentingnya air dalam agenda politik, kesadaran di kalangan pengambil keputusan, bidang air dan profesional lainnya, media dan masyarakat luas mengenai isu-isu air dunia yang menjadi perhatian kritis, mendukung pendalaman diskusi menuju penyelesaian masalah air internasional dan untuk menyediakan platform untuk bertukar pandangan, informasi dan pengetahuan mengenai isu-isu terkini dan informasi terkait air global. Selain itu, forum tersebut bertujuan untuk menyajikan pengetahuan tentang penilaian air global, tantangan dan solusi potensial dan menghasilkan komitmen politik untuk perbaikan pengelolaan air.

Sebagai tuan rumah World Water Forum atau Forum Air Dunia pada tahun 2024 ini, Indonesia terus membuktikan kualitas diplomasi politik dan kepemimpinannya di mata publik internasional untuk membuka wadah berbagi pengalaman dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk terkait isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim seperti masalah Air. World Water Council (WWC) tentu saja memiliki alasan khusus dengan memilih Indonesia sebagai tuan rumah WWF 2024. Salah satunya adalah prestasi Indonesia dalam menjadi tuan rumah banyak even internasional seperti G20.

Komitmen politik Indonesia tergambar nyara dalam World Water Forum ke-10, dimana Indonesia benar0benar menunjukkan kepedulian dalam menghadapi isu-isu perubahan iklim yang didalamnya termasuk masalah air global.

—
Writer : Reenee WA (Economic and Public Policy Observer / Former Journalist)
Editor : Agush A. Apituley

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025