Papua Bagian Integral NKRI, Separatisme Tidak Mendapat Tempat
Oleh: Henry Damyati
Indonesia, dengan keberagaman budaya, etnis, dan geografi yang luar biasa, terus berupaya menjaga persatuan dan keutuhan negaranya. Salah satu daerah yang menjadi fokus perhatian dan perdebatan adalah Papua.
Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia.
Papua, dengan keindahan alamnya yang memukau, kekayaan sumber daya alam, dan keberagaman budayanya, telah menjadi pusat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional.
Namun, di tengah-tengah segala keindahan itu, kita juga dihadapkan pada tantangan besar, yaitu adanya gerakan separatisme yang diwakili oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua.
Penting untuk kita memahami bahwa pemisahan diri yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tersebut tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan yang telah menjadi dasar pembentukan Indonesia. Sejak awal, para founding fathers Indonesia sepakat untuk membentuk negara yang kuat dan bersatu, tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan bahasa.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua soal permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahfud mengatakan NKRI berdasarkan pada konstitusi, hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. Dan Papua adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan pemerintah akan mempertahankan serta memberantas setiap pihak yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI.
Bahkan Sekjen PBB, António Guterres mengungkapkan PBB mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status Papua sebagai bagian Indonesia sudah final berdasarkan Uti Possidetis Juris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969. PBB juga melihat outcome dari pembangunan pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah telah menampilkan peran “penyeimbang” yang kuat di Papua, bukan hanya prestasi kebijakan luar negeri, namun juga prestasi pembangunan yang telah diraih Papua.
Konflik di Papua bukanlah satu-satunya tantangan dalam merawat persatuan Indonesia. Namun, sikap teguh terhadap integritas wilayah harus dikedepankan sebagai bagian dari upaya memelihara keutuhan NKRI. Menolak separatisme adalah langkah nyata untuk menjaga identitas dan keberlanjutan bangsa Indonesia.
Adalah tugas kita sebagai warga negara untuk memahami dan mendukung penyelesaian konflik di Papua melalui dialog dan pendekatan yang inklusif. Pengembangan Papua harus menjadi upaya bersama yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat Papua, maupun elemen-elemen sosial dan budaya lainnya.
Bagi Indonesia, Papua merupakan wujud kongkrit nasionalisme berdaulat dalam rangka pertahanan negara. Oleh karena itu, Indonesia selalu menolak upaya internasional untuk menengahi masalah Papua karena memang tidak ada masalah di sana yang tidak bisa diselesaikan oleh sesama anak bangsa. Justru keberagaman bangsa dan budaya di Indonesia akan membantu pengembangan Papua. Pembangunan Papua dalam konteks pertahanan dapat digambarkan sebagai sarana penguatan hubungan antar bangsa dalam entitas nasional untuk menciptakan kondisi kehidupan yang beradab.
Penting untuk menyoroti inisiatif pemerintah dalam membangun Papua, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merata dan inklusif adalah kunci untuk mengatasi akar permasalahan dan meredakan ketegangan di Papua.
Sementara itu, adanya peran media dalam membentuk opini publik juga sangat penting. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan obyektif, serta menghindari pemberitaan yang dapat memicu konflik atau meningkatkan ketegangan.
Pemerintah Indonesia selalu memikirkan Papua yang merupakan bagian dari NKRI. Skema untuk mewujudkan Papua yang sejahtera harus dengan manajemen pembangunan yang baik dan didukung semua elemen masyarakat Papua. Pemerintah terus bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas kepada tersangka ujaran kebencian terhadap Papua. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kendala, namun saat ini kondisi Papua terus semakin baik. Adapun kelompok separatis, justru tidak berkontribusi, dan memecah belah.
Dalam menghadapi isu Papua, kita perlu mengedepankan semangat kebhinekaan dan persatuan. Sikap saling menghormati, mendengarkan, dan berdialog harus menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik dan membangun Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dengan cara ini, kita dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kuat dan bersatu, menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
Pembangunan adalah sarana untuk membangun konstruksi rasa saling percaya bagi masyarakat Papua sebagai anak bangsa. Dengan pendekatan ini, kita bisa memperkuat dan memperkuat Papua untuk Indonesia dan Indonesia untuk Papua. Keberagaman adalah alat konseptual yang dapat dikembangkan untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di Papua. Memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua adalah strategi penting dalam membentuk rasa percaya mereka terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia. Sebab, memberikan rasa saling percaya dalam keberagaman adalah kunci sukses bangsa ini merdeka dulu.
)* Penulis merupakan mahasiswa Universitas Tarumanagar
