Mendorong Sinergitas Lintas Sektoral Cegah Gangguan KST Selama Pemilu 2024

Mendorong Sinergitas Lintas Sektoral Cegah Gangguan KST Selama Pemilu 2024

Oleh : Aprilia Nova Salabay

Semua institusi negara perlu menguatkan sinergitas lintas sektor demi menjamin terciptanya rasa aman dan nyaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus saja memberikan ancaman dan semakin berpotensi untuk meningkatkan kerawanan dalam Pemilu tahun 2024 mendatang di Papua.

Selama beberapa waktu terakhir, KST telah menjadi sumber konflik bagi masyarakat Papua. Sebab, aksi brutal KST dapat menyerang siapa saja, baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Diberitakan bahwa KST telah menyerang anggota TNI yang sedang bertugas melindungi masyarakat pada Kamis (30/11) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Menurut Kepala Penerangan Kostrad Kolonel (Inf) Hendhi Yustian, kejadian tersebut mengakibatkan dua orang personel TNI dari Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) gugur tertembak.

Sebelumnya, empat prajurit Pandawa Kostrad gugur dan dua orang lainnya mengalami luka-luka setelah kontak tembak dengan KST di Distrik Paro, Nduga, Sabtu (25/11). Terkait hal tersebut, Humas RSUD Mimika Lucky Makahena mengatakan, keempat prajurit yang gugur sempat disemayamkan di Markas Yonif 754 sebelum diterbangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Sementara, kondisi dua prajurit lainnya berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan perawatan di RSUD Mimika. Oleh karena itu, I su instabilitas keamanan yang sering terjadi di Papua pun turut menjadi perhatian instansi negara untuk saling menguatkan koordinasi, utamanya menjelang Pemilu.
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus melakukan pemantauan dan juga pencegahan pada adanya potensi kerawanan atau gangguan tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Pemantauan dilakukan bersamaan dengan aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Karena masih terkait dengan Pemilihan Umum, Kemenko Polhukam juga menggandeng pihak pelaksana Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Papua. Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenko Polhukam, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa setidaknya terdapat sebanyak sepuluh kerawanan dari penyelenggaraan Pemilu.
Dari kesepuluh potensi kerawanan tersebut, seluruhnya akan selalu diikuti bagaimana perkembangannya, termasuk juga pada seperti apa situasi yang ada di Papua, tentunya seluruhnya akan terus dipantau berdasarkan dengan berbagai unsur yang ada di sana. Salah satu hal yang dirasa sangat penting dan jangan sampai luput dalam pemantauan adalah bagaimana perkembangan serta pergerakan yang dilakukan oleh KST Papua.
Maka dari itu, Kemenko Polhukam memasukkan potensi gangguan yang dilakukan oleh gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih tersebut sebagai salah satu kerawanan dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang yang wajib untuk bisa terus dilakukan upaya antisipasinya.
Pemerintah Kemenko Polhukam bersama dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait lainnya, termasuk partai politik (parpol) dan juga seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan rapat koordinasi (rakor). Kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk bisa melihat seperti apa perkembangan stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak termasuk hingga para generasi muda penerus bangsa agar semuanya bisa saling mengikuti bagaimana perkembangan kegiatan mengenai stabilitas keamanan. Terlebih, pada bidang politik seperti pada penyelenggaraan pemilu.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari bagian koordinasi Pemilu 2024 yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam. Seluruh bagian terdiri dari sebanyak 15 kementerian dan lembaga seperti halnya kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri dan lainnya, pihak penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu hingga adanya unsur organisasi masyarakat.
Desk Koordinasi Pemilu yang dibentuk itu memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan memastikan seluruh tahapan Pemilihan Umum bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa dipungkiti bahwa potensi akan gangguan keamanan yang bisa saja dilakukan oleh KST di beberapa wilayah di Papua terus mengkhawatirkan berbagai pihak.
Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan bahwa dirinya memiliki tiga isu prioritas yang akan diselesaikan, yakni merupakan isu keamanan di Papua, kemudian ada pula mengenai isu penanggulangan bencana alam dan Pemilu 2024. Isu prioritas ini merupakan bagian dari perkembangan lingkungan strategis (Banglistra).
Dirinya akan menggunakan pendekatan smart power atau kombinasi antara soft dan hard power secara bersamaan, yang dimaksudkan adalah dengan terus mengedepankan operasi teritorial. Sementara untuk pendekatan hard powernya digunakan terhadap para kombatan.
Panglima TNI mengaku bahwa gerombolan pengancam stabilitas negara yang menggunakan senjata juga akan dilawan dengan menggunakan senjata pula, lantaran seluruh pasukan aparat keamanan di Indonesia sendiri sudah sangat terlatih.
Terkait dengan pengawalan Pemilu 2024, utamanya menjamin adanya netralitas aparat, dikatakannya bahwa telah menyiapkan posko pengaduan mengenai netralitas TNI di setiap wilayah. Jika terdapat anggota TNI yang terbukti tidak netral bisa langsung diadukan ke posko tersebut.
Keberadaan KST Papua semakin meningkatkan akan potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya di Bumi Cenderawasih sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut supaya tidak semakin parah, pemerintah melalui Kemenko Polhukam menjalankan berbagai macam langkah dan strategis, termasuk salah satunya adalah menjalin koordinasi antar lintas sektoral.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Kalimanta

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025