Optimalkan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik, Ramdansyah Jelaskan Pentingnya Sinergisitas
Jakarta – Akademisi dari STISIPPB Sopeng, Ramdansyah Bakir mengatakan ada empat modal yang perlu dimiliki perempuan untuk berkiprah di lembaga politik. Hal itu agar keterwakilan perempuan di lembaga politik, seperti DPRD misalnya, benar-benar bisa terpenuhi.
“Perempuan harus punya modal. Yakni modal ekonomi, itu penting, harus punya uang. Kemudian jaringan, itu harus dibangun. Selanjutnya modal budaya, modal budaya itu atribut yang dikenal di dirinya. Serta modal simbolik, penghargaan, trofi dan sebagainya,” ujarnya di acara Webinar: Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender yang digelar Kesbangpol Jakarta Utara, Senin (19/6/2023).
Seperti diketahui, Undang-undang telah mengamanatkan kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai politik ataupun daftar caleg untuk pemilu. Namun, caleg perempuan yang lolos ke parlemen masih jauh di bawah 30 persen.
Bahkan jelas Ramdansyah di Sumatera Barat, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Masih kurang 30 persen.
“Kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen sudah dilakukan. Tetapi realitasnya masih jauh,” jelas Ramdansyah.
Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen, harus menjadi catatan partai politik. Yakni mengoptimalkan pendidikan politik kepada perempuan.
“Kapasitas sudah ada, organisasi perempuan banyak. Perlu sinergi. Sebab
sinergisitas di lapangan kurang optimal.
Kalau penguatan kapasitas tidak dilakukan
oleh Kesbangpol dan parpol, keterwakilan perempuan sulit terpenuhi,” jelas Ramdansyah.
“Saya sebagai Ketua Yayasan Al Mukarromah Koja Jakarta Utara. Kami selalu bersinergi dengan majelis taklim untuk kegiatan-kegiatan sosial,” imbuh Ramdansyah.
Jadi sinergisitas dan kolaborasi dalam kegiatan yang positif, sangat penting.
Lebih lanjut Ramdansyah mengatakan, menjadi politisi itu pekerjaan yang full time.
“Menjadi politisi itu profesi. Dulu kita mau ketemu politisi kapan saja bisa. Sekarang tidak. Kalau ditemui harus di kantornya
Jadi saya berikan pandangan bahwa politisi masih part time,” ujarnya.
Sementara itu, Susy Setyawati, Tenaga Teknis Ahli Bidang SDM Provinsi DKI Jakarta menjelaskan pentingnya fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik.
“Bagaimana kalau partai politik tidak melakukan itu. Sebagai partisan atau anggota, kita harus mengingatkan,” ujarnya.
Kemudian jelas Susy, seberapa jauh kegiatan pendidikan politik itu terintegrasi dengan Kesbangpol.
“Jadi yang ditawarkan adalah kegiatannya. Jadi pendidikan politik itu datangnya dari parpol itu sendiri Parpol harus mampu bersinergi, berkolaborasi. Kegiatannya harus kolaboratif, perempuan harus cari tahu,” ujarnya.
“Kemudian sosialisasi politik. Itu juga tugas parpol. Bagaimana menjadi leading sektornya. Saya punya ide segudang tapi kalau tidak ada wadah yang menunjang dalam hal ini parpol, itu jadi sulit dilakukan,” imbuh Susy.
