Mulai Kamis Besok Kemenag Tutup Sementara Pendaftaran Aplikasi Umroh

Kementerian Agama akan menutup sementara layanan pendaftaran umrah dalam aplikasi Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus). Penutupan akan mulai dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2020.

“Siskopatuh kami tutup sementara. Ini dilakukan menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan sementara ibadah Umrah/Ziarah,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Selasa (10/03).

Menurut Arfi, pihaknya telah menerbitkan surat pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah, dan Perusahaan Asuransi Perjalanan Ibadah Umrah.

“Selama ditutup sementara, maka tidak menerima pendaftar baru,” jelasnya.

Arfi menyampaikan, kebijakan tersebut diambil mengingat belum ada kepastian dicabutnya kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke Arab Saudi. “Aplikasi akan kami buka kembali setelah mendapatkan kejelasan tentang pencabutan penghentian sementara ibadah Umrah oleh Pemerintah Arab Saudi,” imbuhnya.

Baca juga: Penting, Begini Arahan Kemenag Soal Perjalanan Umroh

Arfi juga meminta PPIU untuk melakukan penjadwalan ulang keberangkatan bagi jemaah umrah yang telah mendaftar. “Tetap mengutamakan kepentingan jemaah, dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada jemaah termasuk jemaah yang telah memiliki jadwal setelah kebijakan Pemerintah Arab Saudi diberlakukan,” kata Arfi.

Jika ada pembatalan jemaah umrah, kata Arfi, maka PPIU wajib melapor kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus melalui email: pembatalan.siskopatuh@gmail.com.

Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit) mengatakan, tercatat ada 2.393 jemaah Indonesia yang tertunda keberangkatan akibat kebijakan Saudi yang diterbitkan  pada 27 Februari 2020. Mereka berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh delapan maskapai penerbangan.

Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang sempat tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah dipulangkan kembali ke tanah air oleh maskapai sesuai kontraknya.

“Sedangkan jemaah yang sudah terdata lunas biaya penyelenggaraan ibadah umrah di Siskopatuh per tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 32.994 jemaah,” ujar Nafit.

“Mereka awalnya terjadwal akan diberangkatkan dalam rentang 28 Februari sampai 31 Mei 2020,” tandasnya.

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By 0

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025