• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»MRP Dukung Pemekaran Wilayah Papua

MRP Dukung Pemekaran Wilayah Papua

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 26 May 2022

MRP Dukung Pemekaran Wilayah Papua

Oleh : Rebeca Marian

Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung penuh pemekaran wilayah Papua karena bertujuan untuk memajukan rakyat di Bumi Cendrawasih. Dukungan MRP ini diharapkan dapat menyudahi polemik pembentukan DOB yang selama ini menghambat kebijakan tersebut.

Saat ini Papua memiliki 2 provinsi padahal wilayahnya termasuk salah satu yang terluas di Indonesia. Jika hanya ada 2 provinsi maka daerahnya besar sekali dan malah menyulitkan dalam pengaturan penduduk dan lain-lain. Oleh karena itu penambahan provinsi adalah hal yang mendesak dan RUU-nya sudah disiapkan, selangkah lagi Papua akan punya 3 daerah otonomi baru.

Ketiga provinsi baru yang akan segera diresmikan adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Pemekaran wilayah memang sesuatu yang sangat penting dan seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih mendukungnya. Majelis Rakyat Papua juga mendukung penuh pemekaran wilayah Papua karena sadar akan manfaatnya yang banyak.

Derunce Mehue, Anggota Pokja agama MRP menyatakan bahwa dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua sudah disampaikan ke Presiden Jokowi secara langsung. MRP juga siap mengawal agenda strategis percepatan pembangunan di Papua. Juga ketika masa transisi (ke provinsi baru), maka gubernur juga siap dikawal.

Derunce menambahkan, kepercayaan rakyat Papua terhadap negara makin tinggi karena ada desain besar percepatan pembangunan Papua tahun 2021-2024. Pemerintah pusat menggunakan pendekatan yang humanis dan memberi ruang komunikasi bagi rakyat Papua dan hal ini amat bagus. Dalam artian, pemerintah benar-benar memperhatikan rakyat, tak hanya diberi dana Otsus dan provinsi baru, tetapi juga diperbolehkan untuk bersuara.
Amatlah wajar ketika majelis rakyat Papua mendukung pemekaran wilayah karena mereka memahami manfaatnya. Ketika ada provinsi baru maka otomatis daerahnya akan makin sempit. Namun hal ini bukan suatu kerugian, karena daerah Papua terlalu luas (lebih dari 100.000 KM2). Jika satu Papua dibagi lima provinsi, malah akan memudahkan untuk pengaturan rakyatnya.
Ketika ada lima provinsi maka otomatis dana APBD yang diberi juga lima. Penambahan kucuran dana inilah yang diharapkan oleh MRP, sehingga akan memajukan rakyat Papua. Uang negara akan dirupakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lain sehingga kehidupan masyarakat akan makin mudah dan berefek bagi kemajuan rakyat.
Majelis Rakyat Papua mendukung pemekaran wilayah karena memang sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Tahun 2004 ada 1 provinsi baru yang diresmikan yakni Papua Barat. Saat tahun 2022 pemerintahan Presiden Jokowi akan menambah 3 daerah otonomi baru, maka MRP amat bersyukur karena perjuangannya berbuah manis.
Perjuangan untuk mendapatkan provinsi baru membuktikan bahwa pemekaran wilayah adalah permintaan dari rakyat asli Papua. Mereka memang menginginkan daerah otonomi baru agar lebih maju. Tidak akan ada kesenjangan antara Indonesia bagian timur dan barat karena ada pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu wajar jika MRP selalu mendukung pemekaran wilayah.
Jadi, sangat salah ketika ada pihak yang menuduh bahwa pemekaran wilayah hanyalah modus dari pemerintah pusat dan akan merugikan rakyat. Kenyataannya, rakyat sendiri yang berjuang untuk mendapatkan provinsi baru. Mereka butuh daerah otonomi baru agar kehidupannya lebih baik lagi, dan ketika ada gubernur baru maka kebijakannya juga baru, serta akan memajukan rakyat.
Majelis Rakyat Papua terang-terangan mendukung pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih karena mereka memang telah memperjuangkannya sejak dahulu kala, bahkan sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, masyarakat Papua diimbau untuk dapat menerima kebijakan tersebut agar percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

August 22, 2026

Transformasi Energi 2027 Menjadi Bukti Negara Bergerak Mengurangi Ketergantungan Impor

August 22, 2026

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

Transformasi Energi 2027 Menjadi Bukti Negara Bergerak Mengurangi Ketergantungan Impor

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Transformasi Energi 2027 Menjadi Bukti Negara Bergerak Mengurangi Ketergantungan Impor Oleh: Aziz Rahman Ketika ketidakpastian…

Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi 2027 lewat B50, Bioetanol, dan EBT

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi 2027 lewat B50, Bioetanol, dan EBT JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat…

​Bikin Terenyuh! Aksi Nyata LAZNAS Darunnajah Bikin Para “Pahlawan Jalanan” Tersenyum Lebar

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Di tengah dinamika mobilitas ibu kota yang digerakkan oleh para pekerja lapangan, eksistensi petugas Penanganan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.