Mitigasi Kemarau sebagai Pilar Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Oleh Tania Yuliarahmi
Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman musim kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemarau berkepanjangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, langkah mitigasi kemarau harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi penguatan ketahanan pangan.
Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi potensi kemarau tahun 2026 melalui berbagai langkah antisipatif. Kementerian Pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) memperkuat penerapan teknologi pertanian adaptif yang dirancang untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah keterbatasan sumber daya air. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan varietas unggul tahan kekeringan, penerapan teknologi hemat air, serta pengembangan pola budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan kering di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian mencerminkan pendekatan yang semakin modern dalam menghadapi tantangan sektor pertanian. Ketika perubahan iklim menyebabkan pola cuaca menjadi semakin sulit diprediksi, kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya melakukan antisipasi sejak dini melalui percepatan masa tanam, penguatan pengelolaan air, serta penggunaan varietas tanaman yang adaptif terhadap kondisi kekeringan.
Di Jawa Tengah, perhatian terhadap ancaman kemarau panjang juga menjadi fokus utama. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini agar dampak kemarau terhadap sektor pertanian, ketersediaan air bersih, serta potensi kebakaran dapat diminimalkan. Pandangan tersebut relevan mengingat prediksi BMKG yang memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan mengalami musim kemarau dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kesiapsiagaan daerah menjadi sangat penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda. Pemetaan daerah rawan kekeringan harus dilakukan secara komprehensif agar langkah-langkah antisipasi dapat diterapkan secara tepat sasaran. Penguatan sistem irigasi, pengelolaan cadangan air, serta pendampingan teknis kepada petani menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Produktivitas pertanian harus tetap dijaga agar ancaman penurunan produksi pangan akibat kekurangan air dapat dihindari.
Selain itu, penyediaan akses air bersih bagi masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi mitigasi kemarau. Ketersediaan air yang memadai tidak hanya penting bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, dan berbagai instansi terkait terus diperkuat guna memastikan distribusi air bersih cepat dan efektif.
Mitigasi kemarau juga harus memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Risiko kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat selama musim kemarau berlangsung. Karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kebakaran dan penggunaan air secara bijaksana perlu menjadi bagian dari agenda bersama. Kesadaran masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan berbagai program mitigasi yang telah disiapkan pemerintah. Upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
Pembangunan infrastruktur air harus menjadi prioritas jangka panjang dalam menghadapi ancaman kekeringan. Pandangan Mohammad Saleh mengenai pentingnya pembangunan embung, revitalisasi saluran irigasi, dan penghijauan kawasan resapan air menunjukkan bahwa mitigasi kemarau membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menyimpan dan mengelola sumber daya air sehingga ketergantungan terhadap curah hujan dapat dikurangi.
Komitmen tersebut juga terlihat dari langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membangun lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk investasi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur air menjadi prioritas utama melalui berbagai program seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
Langkah tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan daya tahan terhadap berbagai risiko iklim. Infrastruktur air yang memadai akan memungkinkan peningkatan indeks pertanaman sekaligus menekan risiko gagal panen saat musim kemarau panjang.
Mitigasi kemarau perlu dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia. Keberhasilan menjaga produksi pangan ditentukan oleh kesiapan seluruh pihak dalam mengantisipasi berbagai risiko yang muncul akibat perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dunia akademik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan langkah mitigasi yang terencana, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan iklim yang semakin kompleks.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan
