• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Miliki Prospek Cerah, IKN Diburu Para Investor Lokal dan Asing

Miliki Prospek Cerah, IKN Diburu Para Investor Lokal dan Asing

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 24 January 2024

Miliki Prospek Cerah, IKN Diburu Para Investor Lokal dan Asing

Oleh: Abdul Rasid

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan progres yang positif. Hal ini terlihat dari banyaknya investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN.

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan rangkaian Groundbreaking pada Januari 2024, mengimbau kepada para investor untuk tidak ragu-ragu dalam berinvestasi di IKN. Sebab, perkembangan di IKN berjalan pesat dan Pemerintah telah menawarkan berbagai insentif untuk para investor.

Kepala Negara mencontohkan pembangunan IKN yang berkembang pesat seiring dengan berdirinya hotel-hotel mewah. Bahkan ada enam hotel bintang lima dan bintang empat yang sudah mulai dibangun di IKN. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada akses pintas menuju Balikpapan. Selain itu, pemerintah juga sudah membangun jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota negara baru.

Berdasarkan data Otorita IKN, sudah ada beberapa investor yang masuk ke IKN. Misalnya saja konsorsium Agung Sedayu Group (ASG) yang melakukan groundbreaking pembangunan mall, hotel dan juga perkantoran pada 21 September 2023 lalu.

Di balik konsorsium ASG ini ada nama-nama investor besar antara lain Agung Sedayu Group (Sugianto Kusuma), Salim Group (Anthony Salim), Sinarmas Group (Franky Wijaya), Pulau Intan (Pui Sudarto), Grup Djarum (Budi Hartono), Wings Group (William Katuari), Adaro Group (TP Rahmat/Boy Thohir), Barito Pacific (Prajogo Pangestu), Mulia Group (Eka Tjandranegara), dan Grup Astra (Soeryadjaya).

Selain itu, terdapat pula PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang telah menandatangani Memorandum of Understandings (MoU) dengan PT Bina Karya (Persero) pada Kamis, 9 November 2023. Kerja sama itu meliputi pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan pengoperasian dan komersialisasi wilayah IKN.

Minat yang tinggi dari para investor ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prospek yang cerah sebagai negara tujuan investasi.

Ada beberapa faktor yang menjadi daya tarik IKN bagi para investor. Pertama, IKN merupakan proyek besar yang memiliki potensi keuntungan yang besar. Kedua, IKN terletak di lokasi yang strategis, yakni di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, IKN dibangun dengan konsep yang modern dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia pun telah memberikan berbagai kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi di IKN. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target.

Pemerintah Indonesia juga berhasil menggandeng universitas berkelas dunia untuk membangun lembaga risetnya di IKN. Penandatanganan kerja sama penelitian antara OIKN dan Stanford University, menjadi langkah besar yang membuat optimisme masyarakat semakin kuat akan keberhasilan pembangunan Ibu Kota masa depan tersebut.

Perlu diketahui bahwa Stanford University merupakan sebuah kampus yang berdiri hampir 150 tahun yang lalu dengan landasan tujuan sosial dan telah memperoleh reputasi sebagai pusat inovasi global. Penandatanganan kerja sama penelitian dengan Stanford membawa dampak positif bagi pembangunan IKN. Riset yang akan dilakukan oleh Stanford akan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pengelolaan air, teknologi, dan aspek lain yang mendukung visi IKN sebagai kota modern yang tetap memperhatikan perkembangan lingkungan.

Munculnya Stanford Doerr School of Sustainability sebagai salah satu fakultas di kampus ini memberikan dimensi baru bagi IKN. Dengan fokus pada perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan gagasan inovatif untuk beradaptasi dengan perubahan alam, Doerr School of Sustainability dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan pintar.

Penandatanganan MoU ini tidak hanya melibatkan perwakilan dari Stanford University, tetapi juga tokoh-tokoh penting seperti Kepala Otorita IKN Bambang Susanto, perwakilan alumni Anindya Bakrie, dan Dekan Stanford Doerr School of Sustainability Arun Majumdar. Keberadaan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi langsung menegaskan komitmen pemerintah Indonesia terhadap proyek ini.

Alumni Stanford yang juga pengusaha ikut serta dalam penandatanganan MoU memberikan dorongan tambahan, menunjukkan dukungan kuat dari sektor swasta dalam mewujudkan IKN. Dengan jaringan alumni yang terkemuka, IKN memiliki akses tidak hanya ke sumber daya akademis tetapi juga ke dunia bisnis global.

Investor yang tertarik dengan IKN tidak hanya melihat potensi keuntungan finansial tetapi juga kontribusi positif terhadap lingkungan. Konsep green city IKN, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan air yang efisien, menjadi daya tarik utama bagi investor yang peduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan dukungan riset dari Stanford University, diharapkan IKN dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek serupa di seluruh dunia.

Dengan groundbreaking proyek dan penandatanganan kerja sama antara OIKN dan Stanford University, langkah besar telah diambil untuk mewujudkan IKN sebagai kota masa depan. IKN semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi investasi utama, menawarkan peluang bisnis yang luas, termasuk berkomitmen memelihara nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan. Proyek ini bukan hanya membentuk infrastruktur fisik, tetapi juga menandai komitmen Indonesia dalam mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan dan harmoni antara perkembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

)* Penulis adalah Mahasiswa UNY asal Kalimantan Timur

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.