Mewaspadai Provokasi Separatis Papua Jelang HUT OPM 1 Desember

Mewaspadai Provokasi Separatis Papua Jelang HUT OPM 1 Desember

Oleh : Edward Wanggai

Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi separatis Papua jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selalu diselenggarakan pada 1 Desember. Gerombolan tersebut terkenal brutal terhadap warga sipil dan licik karena selalu memutarbalikkan fakta.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang pada saat sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, bahkan sempat menyatakan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Jika kita mengkaji soal OPM, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka adalah segelintir orang yang mengaku Papua Namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau bisa jadi orang asing atau berkepentingan asing.
OPM juga sudah sejak lama berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia semenjak masa pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan hanya tentang itu, melainkan lebih kepada ancaman dan aksi bejat yang telah ditorehkan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya tersebut.
Mereka juga tak segan untuk membakar fasilitas milik negara seperti Puskesmas, OPM juga tidak hanya menyerang aparat TNI-Polri, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa.
Pengamat politik Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus yaung menjelaskan bahwa latar belakang maraknya gerakan Papua Merdeka lebih disebabkan oleh kebutuhan rupiah untuk elite OPM.
OPM juga pernah disebut tidak ingin Papua mengalami kemajuan, sehingga kerap mengganggu program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Mulai dari serangan di Nduga Papua sampai pada kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah di Papua Barat.
Peringatan HUT OPM pada awal desember tersebut, biasanya dirayakan di markas-markas TPNB-OPM dengan melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Sementara bagi sebagian orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai dengan kegiatan diskusi atau seminar.
Beberapa tokoh masyarakat disana bahkan memberikan teguran kepada kelompok manapun yang akan menggelar aksi memperingati HUT OPM pada 1 Desember 2019. Pasalnya masyarakat Papua dan Papua barat tidak ingin menjadi korban provokasi dan tidak ingin melakukan tindakan yang masuk ke ranah makar.
Tentu merupakan hal yang miris ketika ada saudara sebangsa dan se-tanah air kita ditipu oleh oknum yang tidak bertanggunjawab yang menggembar-gemborkan isu untuk terus menyuarakan referendum bagi Papua.
Padahal, Papua sudah menjadi bagian yang Sah dan tidak terpisahkan dari NKRI dan diakui oleh hukum Internasional. Jiwa Raga Papua adalah merah putih, segala sesuatu yang melawan kedaulatan merah putih tentu harus dilawan. Jika Papua merdeka, maka bukan tidak mungkin Papua akan mengalami kemunduran 2 Abad ke belakang.
Jika kelompok separatis tersebut masih ingin melukai sesama anak bangsa dengan keinginannya untuk lepas dari NKRI.Ulang tahun OPM sungguh tak perlu mendapatkan dukungan dari siapapun. Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.
Kita tentu wajib memahami, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.
Pada 10 September 2019, di New York, wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Gutteres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
Berbagai kebijakan program pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur. Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.
Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.
Jelang HUT OPM kita harus menyadari bahwa provokasi dari OPM untuk lepas dari NKRI masih tetap ada. Sehingga kewaspadaan mutlak diperlukan jelang HUT OPM pada 1 Desember mendatang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Aceh