Mewaspadai Provokasi Berkedok Kematian Lukas Enembe

Mewaspadai Provokasi Berkedok Kematian Lukas Enembe

Oleh: Roy Andarek

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam memperbaiki sektor keamanan di Papua. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk terus mewaspadai segala provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus menebar ancaman teror dan mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat di Papua untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Pihaknya berpesan agar masyarakat Papua melepas mendiang Lukas Enembe dengan doa terbaik, dan bisa menerima suasana ini dengan situasi yang baik. Jangan justru menimbulkan kondisi yang tidak bagus.

Pasca aksi kericuhan iringan jenazah Lukas Enembe, berbagai isu provokasi yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua akan intens melakukan penyerang terhadap pos TNI Polri di tahun 2024. Pernyataan tersebut diviralkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam sebuah video berdurasi 2 menit 9 detik, mengatakan penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI di Kali Mawar, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya dan penyerangan pos militer di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu sebagai bentuk komitmen TPNPB OPM.
Di samping itu, dia juga menyinggung bahwa penembakan di Puncak Jaya pada Jumat (5/1/2024) lalu adalah balasan atas kematian mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe. Dia pun menyebutkan keberadaan pos TNI dan Polri sangat mengancam warga sipil.
Upaya serius untuk menanggapi provokasi KST ini memang harus terus digencarkan. Sepertinya, organisasi OPM ini kian berani menunjukkan eksistensinya. Kemungkinan, mereka juga telah mengisi amunisi hingga siap bertempur melawan TNI-Polri dan pemerintah. Namun, kita tak boleh lengah. Apalagi, kolaborasi antar pemuka agama hingga aktivis Papua siap membantu demi perdamaian di bumi Cendrawasih.
Di sisi lain, mendekati pelaksanaan pesta demokrasi rakyat seluruh aparat keamanan secara masif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung untuk menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua berlangsung aman, tertib dan damai. Seperti halnya, personel kepolisian di Kabupaten Fakfak Papua Barat yang turun ke masyarakat mengimbau mereka untuk menghindari berita hoaks dan provokasi.
Kapolsek Fakfak, Iptu Slamet Eko Rohmanudin mengatakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu, peran serta masyarakat cukup penting. Sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat, menciptakan Pemilu yang aman, kondusif, dan berjalan dengan lancar.
Di tempat lain, Polsek KPL Jayapura melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Numbay mengunjungi warganya di Weref Pantai dalam rangka menghimbau warga untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif jelang Pemilu 2024 yang semakin dekat. AKP Rischard H. L. Rumboy selaku Kapolsek KPL Jayapura mengatakan kegiatan ini mencakup serangkaian upaya untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, serta menjelaskan peran Polsek KPL dan menyampaikan pesan-pesan penting terkait keamanan dan ketertiban.
Kegiatan tersebut secara aktif juga untuk mengajak warga Weref Pantai Kelurahan Numbay untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Warga juga dapat langsung menghubungi Call Center Polsek KPL, jika mengalami gangguan kamtibmas atau memiliki informasi yang perlu segera disampaikan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua pun memastikan situasi di daerahnya aman dan kondusif untuk penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) damai. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, mengatakan pihaknya bersama Polresta Jayapura Kota sudah melaksanakan Operasi Garnisun yang melibatkan TNI-Polri serta pemerintah daerah setempat menjelang Pemilu 2024. Operasi ini untuk menertibkan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol tetapi juga penjualan minuman beralkohol ilegal.
Pemkot Jayapura telah berkomitmen mewujudkan Pemilu yang aman dan damai dengan terus melakukan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI-Polri serta Bawaslu setempat. Dukungan Pemkot Jayapura untuk Pemilu juga melalui dana hibah daerah dan gudang logistic. Menjelaskan menjelang Pemilu juga terdapat banyak kepentingan sehingga kemungkinan ada oknum masyarakat yang melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginan sehingga diharapkan masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan menjaga lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dihimbau dapat menggunakan hak suaranya saat pencoblosan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024. Apresiasi perlu diberikan kepada KPU, Bawaslu Kota Jayapura yang terus berupaya agar Pemilu di ibu kota Provinsi Papua tersebut berjalan aman dan lancar dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian setempat.
Masyarakat Papua harus bangkit dan melawan pihak-pihak yang selama ini hanya dapat memberikan rasa tidak aman dan merugikan masyarakat Papua. Provokasi dan Berita Bohong Torang Musti Waspada. Sekarang ini ada kelompok kepentingan yang tidak berkeinginan melihat Papua selama ini aman dan damai. Mereka membuat kekacauan sosial dan menyebarkan berita bohong atas kematian Bapak terkasih Lukas Enambe yang sudah diberikan tempat terbaik disisi roh kudus.
Mari Torang bersama-sama curahkan Cinta Kasih Tuhan untuk Tanah Papua. Doakan bapak Lukas Enembe agar mendapat Kedamaian. Jadikan Persatuan menjadi perekat kekuatan untuk mewujudkan Papua damai Sejahtera, juga Pemilu Presiden 2024 terlaksana sukses, aman dan lancar.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Jakart

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025