Merawat Toleransi Umat Beragama di Bumi Cenderawasih

Merawat Toleransi Umat Beragama di Bumi Cenderawasih

Oleh : Levi Raema Wenda

Masyarakat Papua dikenal sangat majemuk dengan beragam suku, agama, bahasa, budaya, dan adat-istiadat. Kendati demikian, dalam kehidupan sosial bermasyarakat toleransi antara umat beragama tetap rukun dan damai.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara besar yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa daerah. Di tengah perbedaan yang ada, Masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai karena setia kepada kepribadian bangsa, Pancasila.

Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur dari para pendiri negara yang berasal dari Sosio-Budaya Bangsa Indonesia, dan disepakati oleh seluruh Rakyat Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan. Pancasila terdiri dari lima sila, yang keseluruhanya merupakan gambaran nyata dari dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.

Pasca terlaksananya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, Papua yang saat itu bernama Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Masyarakat Papua adalah bagian dari Rakyat Indonesia yang setia kepada Negara Kesatuan Indonesia dan juga Pancasila.
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama dari Pancasila menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap Bangsa Indonesia harus saling menghormati dan membina kerukunan antara pemeluk agama. Dengan sikap saling menghormati, Indonesia akan terhindar dari perpecahan karena perbedaan agama.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, KH Syaiful Payage menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Papua sangat toleran dan hidup berdampingan dengan siapapun.
Hal ini dikarenakan Warga Papua sangat menghargai toleransi kehidupan antar umat beragama. Selanjutnya, Payage menambahkan bahwa gotong royong dan saling membantu kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan pengamalan ajaran toleransi antar umat beragama.
Pancasila juga menjadi perekat perbedaan bagi Masyarakat Papua. Hal ini senada dengan ucapan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap yakni toleransi kehidupan umat beragama di tengah Masyarakat Papua yang sangat majemuk dapat disatukan oleh Pancasila. Ajaran nilai-nilai Pancasila seharusnya diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi Masyarakat Papua.
Bentuk kerukunan antara umat beragama di Papua tercermin dari berbagai kegiatan seperti perayaan halal bihalal dalam suatu komunitas kemasyarakatan tertentu yang melibatkan warga non Muslim dalam penyelenggaraannya. Selain itu kegiatan perayaan Natal juga melibatkan masyarakat dari berbagai lintas agama sebagai panitia. Semangat toleransi dan saling menghormati antara masyarakat dapat menjadi penguat untuk membangun Tanah Papua.
Toleransi antara umat beragama akan menjadikan kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih aman dan tenteram. Perpecahan yang berujung kerusuhan atas dasar perbedaan agama dapat dihindari, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal.
Merawat toleransi yang sudah berjalan di Papua membutuhkan peran dari semua elemen warga dan pemerintah. Menjaga keharmonisan masyarakat serta menghindari segala ancaman yang menyulut perpecahan antar umat beragama harus dimulai dari setiap individu Masyarakat Papua sendiri.
Menjaga toleransi antar umat beragama di Tanah Papua adalah bentuk partisipasi nyata masyarakat untuk membangun Papua. Selain itu, ini juga merupakan bentuk komitmen masyarakat mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila demi terwujudnya Rakyat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025