Menyerap Aspirasi Rakyat Limapuluh Kota, Rezka Oktoberia Gelar DPM

Limapuluh Kota – Rezka Oktoberia menggelar Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) yang dihadiri masyarakat di Sumatera Barat terkhusus Limapuluh Kota. Dalam DPM tersebut, warga masyarakat secara bebas bisa bertanya, mengemukakan pendapat, keluhan dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Rezka Oktoberia. DPM berlangsung pada hari Sabtu.

Banyak aspirasi yang disampaikan warga masyarakat dalam pertemuan tersebut, beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain permintaan perhatian dari pemerintah daerah setempat kepada infrastruktur yang ada di daerah Limapuluh Kota, Bantuan Bea siswa anak yang tidak mampu, Rumah yang sudah tidak layak huni dan lainnya, permintaan kepada Rezka Oktoberia untuk bersedia kembali maju sebagai wakil rakyat dari Luak 50 atau Sumbar II, persoalan minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok, dan persoalan UMKM, dan beberapa hal lainnya juga dibahas dalam pertemuan ini.

Melfia dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa dengan kondisi saat ini pasca pandemi, perekonomian belum stabil, pencarian masyarakat juga belum stabil, kondisi beberapa bahan pokok ada yang naik dan langka, maka disampaikan langsung pada saat itu kepada ibu Rezka Oktoberia.

“Kami juga mohon kiranya berkenan ibu Rezka untuk memperjuangkan infrastruktur kita yang saat ini jauh tertinggal dari kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat, semoga ini bisa di realisasikan untuk keperluan masyarakat”, ujar Zulfahmi salah satu warga masyarakat.

Beberapa warga masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi yang sama, juga dukungan kembali untuk melanjutkan perjuangan Rezka Oktoberia periode selanjutnya.

. “Pertanyaannya, Apakah Ibu masih bersedia maju kembali karena pembangunan ini belum cukup dan belum selesai” ujar seorang warga.

Semua aspirasi dari masyarakat di catat dan di dengarkan oleh Rezka Oktoberia untuk ditindak lanjuti dan diperjuangkan di pusat.

Menjawab aspirasi masyarakar yang menginginkan untuk kembali maju sebagai Anggota DPR RI periode berikutnya, Rezka Oktoberia menjawab, “InsyaAllah Saya bersedia. Demi rakyat Sumbar terkhusus Sumbar II. Dengan dukungan semua pihak, saya siap dan semoga sehat kita semua,” ujar Rezka.

Usai Dengar Pendapat Masyarakat (DPM), Rezka Oktoberia juga menyampaikan akan menjadi perhatiannya atau atensi hal hal yang semua di sampaikan dan juga berharap di Sidang Tahunan MPR RI bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025