Menkeu Purbaya: Perekonomian Indonesia Tetap Kuat dan Tidak Sedang Menuju Krisis
*Jakarta,* Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Indonesia tidak sedang menuju krisis meski masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih kuat dan sejumlah indikator makroekonomi juga menunjukkan kondisi yang terus membaik.
“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” ujar Purbaya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Purbaya juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat.
“Pemerintah berupaya menjaga inflasi tetap terkendali. Terkait pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional,” tambahnya.
Menkeu memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit anggaran dipertahankan di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman dibandingkan sejumlah negara lain.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ucapnya.
Sementara terkait program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, bahwa program tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran. Reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk upaya memberantas penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” katanya.
Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan. Dia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
“Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara,” pungkasnya. [*]
