Mengapresiasi Penanganan Konflik di Papua

Mengapresiasi Penanganan Konflik di Papua

Oleh : Sherina Lokbere

Pemerintah terus mengoptimalkan penyelesaian konflik di Papua, baik melalui upaya penegakan hukum maupun pendekatan kemanusiaan.

Masyarakat pun mengapresiasi upaya penanganan konflik tersebut yang diharapkan dapat segera mengakhiri kekerasan di Papua.

Konflik di Papua merupakan masalah yang serius, hal ini disebabkan karena konflik di Papua berdampak pada pengrusakan fasilitas umum hingga hilangnya nyawa warga sipil, sehingga aparat keamanan TNI-Polri haruslah memiliki strategi untuk menangani konflik di Bumi Cenderawasih.

Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto mengatakan Polri sedang menyusun pola penanganan terbaik bersam TNI untuk menangani konflik di Papua. Sebab, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak memakai pendekatan perang dalam menangani konflik di Bumi Cenderawasih.
Saat ini dirinya mengatakan, TNI dan Polri tergabung dalam Operasi Nemangkawi yang berakhir pada Desember 2021. Hingga akhir tahun, TNI-Polri masih menggunakan cara yang sama untuk menumpas masalah di tanah Papua, seperti teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB). Biasanya, Operasi Nemangkawi bakal diperpanjang setiap 3 bulan. Di situ dirinya mengatakan bahwa pola penanganannya yang baru pada awal Januari 2022 pada masa operasi satgas diperpanjang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrich Paulus mengatakan Andika berencana untuk tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebutkan bahwa Andika akan memakai pendekatan yang lunak. Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI akan lebih mengedepankan komunikasi.
Lodewijk mengatakan, andalan Andika bukan satuan tempur, tetapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai dari Babinsa, Tamtama dan Kodim dan itu yang diperkuat. Lodewijk mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berharap agar Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua. Dengan pendekatan yang lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf Amin meyakini bahwa Panglima yang baru memiliki konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Hal itulah yang kita harapkan.
Ma’ruf juga menegaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, dirinya berharap akan ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi dalam menangani masalah keamanan di Papua.
Wapres Ma’ruf Amin juga mengatakan agar Andika kelak dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini pembangunan di Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan.
Sementara itu, Aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua berharap ke depan TNI lebih bisa memberikan perlindungan pada warga sipil di sana. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifa Anum Siregar dalam menyikapi keputusan DPR secara bulat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dalam Rapat Paripurna.
Harapan yang sama juga diutarakan oleh Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem. Dirinya ingi agar TNI bisa mengedepankan dialog ketimbang militeristik untuk menyelesaikan konflik Papua. Hesegem juga berpesan kepada Jenderal Andika Perkasa agar nantinya dapat mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, pihak gereja, LSM serta dewan adat.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap akan adanya kebijakan baru guna mendukung Polri dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Frits berujar, sosok Jenderal Andika Perkasa telah mendapat persetujuan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI. Dan beliau harus bersedia membangun komunikasi dengan semua stakeholder lain di Papua.
Sebelumnya juga diberitakan, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menceritakan, isu Papua telah menjadi salah satu fokus dalam uji kelayakan dan kepatutan jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Hal tersebut diceritakan Andika secara tertutup setelah pendalaman visi dan misinya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Menurut Bobby, Andika memastikan pengamanan di Papua akan dilakukan secara lebih humanis dengan memenangkan hati dan pikiran.
Langkah yang akan ditempuh oleh Andika Perkasa menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak harus dengan pelatuk senjata, melainkan pendekatan komunikasi secara humanis sehingga meminimalisir kontak senjata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025