Mengapresiasi Penanganan Konflik di Papua

Mengapresiasi Penanganan Konflik di Papua

Oleh : Sherina Lokbere

Pemerintah terus mengoptimalkan penyelesaian konflik di Papua, baik melalui upaya penegakan hukum maupun pendekatan kemanusiaan.

Masyarakat pun mengapresiasi upaya penanganan konflik tersebut yang diharapkan dapat segera mengakhiri kekerasan di Papua.

Konflik di Papua merupakan masalah yang serius, hal ini disebabkan karena konflik di Papua berdampak pada pengrusakan fasilitas umum hingga hilangnya nyawa warga sipil, sehingga aparat keamanan TNI-Polri haruslah memiliki strategi untuk menangani konflik di Bumi Cenderawasih.

Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto mengatakan Polri sedang menyusun pola penanganan terbaik bersam TNI untuk menangani konflik di Papua. Sebab, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak memakai pendekatan perang dalam menangani konflik di Bumi Cenderawasih.
Saat ini dirinya mengatakan, TNI dan Polri tergabung dalam Operasi Nemangkawi yang berakhir pada Desember 2021. Hingga akhir tahun, TNI-Polri masih menggunakan cara yang sama untuk menumpas masalah di tanah Papua, seperti teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB). Biasanya, Operasi Nemangkawi bakal diperpanjang setiap 3 bulan. Di situ dirinya mengatakan bahwa pola penanganannya yang baru pada awal Januari 2022 pada masa operasi satgas diperpanjang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrich Paulus mengatakan Andika berencana untuk tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebutkan bahwa Andika akan memakai pendekatan yang lunak. Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI akan lebih mengedepankan komunikasi.
Lodewijk mengatakan, andalan Andika bukan satuan tempur, tetapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai dari Babinsa, Tamtama dan Kodim dan itu yang diperkuat. Lodewijk mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berharap agar Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua. Dengan pendekatan yang lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf Amin meyakini bahwa Panglima yang baru memiliki konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Hal itulah yang kita harapkan.
Ma’ruf juga menegaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, dirinya berharap akan ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi dalam menangani masalah keamanan di Papua.
Wapres Ma’ruf Amin juga mengatakan agar Andika kelak dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini pembangunan di Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan.
Sementara itu, Aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua berharap ke depan TNI lebih bisa memberikan perlindungan pada warga sipil di sana. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifa Anum Siregar dalam menyikapi keputusan DPR secara bulat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dalam Rapat Paripurna.
Harapan yang sama juga diutarakan oleh Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem. Dirinya ingi agar TNI bisa mengedepankan dialog ketimbang militeristik untuk menyelesaikan konflik Papua. Hesegem juga berpesan kepada Jenderal Andika Perkasa agar nantinya dapat mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, pihak gereja, LSM serta dewan adat.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap akan adanya kebijakan baru guna mendukung Polri dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Frits berujar, sosok Jenderal Andika Perkasa telah mendapat persetujuan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI. Dan beliau harus bersedia membangun komunikasi dengan semua stakeholder lain di Papua.
Sebelumnya juga diberitakan, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menceritakan, isu Papua telah menjadi salah satu fokus dalam uji kelayakan dan kepatutan jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Hal tersebut diceritakan Andika secara tertutup setelah pendalaman visi dan misinya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Menurut Bobby, Andika memastikan pengamanan di Papua akan dilakukan secara lebih humanis dengan memenangkan hati dan pikiran.
Langkah yang akan ditempuh oleh Andika Perkasa menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak harus dengan pelatuk senjata, melainkan pendekatan komunikasi secara humanis sehingga meminimalisir kontak senjata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025