• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Pembentukan Tim Transisi IKN

Mengapresiasi Pembentukan Tim Transisi IKN

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 14 May 2022

Mengapresiasi Pembentukan Tim Transisi IKN

Oleh : Deka Prawira

Presiden Jokowi telah membentuk Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Masyarkat mengapresiasi pembentukan tim tersebut agar proses pemindahan IKN dapat segera terwujud.

Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menyaksikan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpindahan ini tentu butuh persiapan yang sangat matang dan perlu orang-orang yang ahli di bidangnya, agar nanti pembangunan IKN berlangsung mulus. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim transisi IKN.

Ada berbagai tugas yang diemban oleh tim transisi IKN. Tugas tersebut memiliki payung hukum yakni Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2023.

Pertama, tim transisi IKN wajib mengkonsolidasi pengadaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga serta otorita IKN untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN. Penyebabnya karena selain tugas mereka yang amat berat, tim ini juga terdiri dari para ahli di bidangnya. Ketuanya sudah pasti Kepala Otorita IKN yakni Bambang Susantono, seorang ahli di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur.

Sedangkan wakilnya, Dhony Rahajoe, adalah pengusaha properti yang memahami pembangunan gedung-gedung.
Tugas tim transisi IKN tidak main-main karena untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota tentu amat berat. Ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur maka perlu dipikirkan, berapa persen pegawai pemerintahan DKI Jakarta dan pegawai Kementerian yang dimutasi ke sana? Jika memang semuanya dipindah maka perlu dipikirkan untuk pemukiman para ASN, surat-surat mutasinya, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk pembangunan IKN juga butuh waktu karena tidak bisa berdiri hanya dalam beberapa bulan. Dalam pembangunan IKN maka wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh modernitas bisa ‘disulap’ jadi ibu kota yang ultra modern. Untuk itu butuh tenaga, pemikiran, dan kreativitas dari para ahli tata kota, arsitek, dan lain sebagainya.
Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena mereka mempersiapkan perpindahan dengan matang. Pertama-tama, walau perpindahan ini secara resmi dan menurut perintah Presiden, tetapi tim transisi tetap mengutamakan kesopanan dengan meminta izin kepada masyarakat asli Borneo. Mereka adalah penduduk asli sana dan tim beranjangsana agar makin akrab.
Kemudian, tim transisi IKN juga mempertimbangkan kawasan yang akan dijadikan ibu kota negara, karena tidak semuanya berstatus tanah negara. Dengan bersilaturahmi ke para tetua adat di Borneo maka mereka memberikan restu. Sehingga ada sebagian tanah adat yang diberikan dengan sukarela ke pemerintah sebagai wilayah IKN.
Tim transisi IKN juga memastikan agar pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung-gedung lain berjalan dengan lancar. Oleh karena itu seluruh pekerja proyek terus dipantau agar bisa selesai tepat waktu. Pengerjaan harus sesuai dengan target karena jadwal pemindahan IKN dan peresmiannya juga harus tepat waktu. Jika molor maka akan rugi biaya dan waktu.
Dengan demikian, sangat wajar jika masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena tugas mereka yang sangat berat, karena wajib membuat perencanaan matang, mengkoordinasi pemindahan, dan membangun wilayah baru. Tim harus bergerak cepat tetapi tetap akurat. Sehingga ibu kota negara menjadi kawasan yang ultra modern dan membanggakan.
Tim transisi IKN terdiri dari para ahli di bidangnya dan di pundak mereka ada tanggung jawab besar untuk mewujudkan ibu kota negara (Penajam Paser Utara) yang jauh lebih baik daripada DKI Jakarta. Dengan adanya keberadaan tim ini, maka percepatan pemindahan IKN dapat segera terlaksanan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.