Mengapresiasi Pembentukan Tim Transisi IKN

Mengapresiasi Pembentukan Tim Transisi IKN

Oleh : Deka Prawira

Presiden Jokowi telah membentuk Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Masyarkat mengapresiasi pembentukan tim tersebut agar proses pemindahan IKN dapat segera terwujud.

Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menyaksikan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpindahan ini tentu butuh persiapan yang sangat matang dan perlu orang-orang yang ahli di bidangnya, agar nanti pembangunan IKN berlangsung mulus. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim transisi IKN.

Ada berbagai tugas yang diemban oleh tim transisi IKN. Tugas tersebut memiliki payung hukum yakni Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2023.

Pertama, tim transisi IKN wajib mengkonsolidasi pengadaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga serta otorita IKN untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN. Penyebabnya karena selain tugas mereka yang amat berat, tim ini juga terdiri dari para ahli di bidangnya. Ketuanya sudah pasti Kepala Otorita IKN yakni Bambang Susantono, seorang ahli di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur.

Sedangkan wakilnya, Dhony Rahajoe, adalah pengusaha properti yang memahami pembangunan gedung-gedung.
Tugas tim transisi IKN tidak main-main karena untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota tentu amat berat. Ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur maka perlu dipikirkan, berapa persen pegawai pemerintahan DKI Jakarta dan pegawai Kementerian yang dimutasi ke sana? Jika memang semuanya dipindah maka perlu dipikirkan untuk pemukiman para ASN, surat-surat mutasinya, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk pembangunan IKN juga butuh waktu karena tidak bisa berdiri hanya dalam beberapa bulan. Dalam pembangunan IKN maka wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh modernitas bisa ‘disulap’ jadi ibu kota yang ultra modern. Untuk itu butuh tenaga, pemikiran, dan kreativitas dari para ahli tata kota, arsitek, dan lain sebagainya.
Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena mereka mempersiapkan perpindahan dengan matang. Pertama-tama, walau perpindahan ini secara resmi dan menurut perintah Presiden, tetapi tim transisi tetap mengutamakan kesopanan dengan meminta izin kepada masyarakat asli Borneo. Mereka adalah penduduk asli sana dan tim beranjangsana agar makin akrab.
Kemudian, tim transisi IKN juga mempertimbangkan kawasan yang akan dijadikan ibu kota negara, karena tidak semuanya berstatus tanah negara. Dengan bersilaturahmi ke para tetua adat di Borneo maka mereka memberikan restu. Sehingga ada sebagian tanah adat yang diberikan dengan sukarela ke pemerintah sebagai wilayah IKN.
Tim transisi IKN juga memastikan agar pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung-gedung lain berjalan dengan lancar. Oleh karena itu seluruh pekerja proyek terus dipantau agar bisa selesai tepat waktu. Pengerjaan harus sesuai dengan target karena jadwal pemindahan IKN dan peresmiannya juga harus tepat waktu. Jika molor maka akan rugi biaya dan waktu.
Dengan demikian, sangat wajar jika masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena tugas mereka yang sangat berat, karena wajib membuat perencanaan matang, mengkoordinasi pemindahan, dan membangun wilayah baru. Tim harus bergerak cepat tetapi tetap akurat. Sehingga ibu kota negara menjadi kawasan yang ultra modern dan membanggakan.
Tim transisi IKN terdiri dari para ahli di bidangnya dan di pundak mereka ada tanggung jawab besar untuk mewujudkan ibu kota negara (Penajam Paser Utara) yang jauh lebih baik daripada DKI Jakarta. Dengan adanya keberadaan tim ini, maka percepatan pemindahan IKN dapat segera terlaksanan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025