• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara

Mengapresiasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 26 November 2022

Mengapresiasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara

Oleh : Lisa Rumaropen

Apresiasi yang tinggi patut diberikan pada suksesnya pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), karena semangat besarnya yakni akan menjadi cerminan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Pasalnya di dalamnya tidak akan membeda-bedakan kelompok dan golongan, melainkan semuanya menjadi satu sebagai pelajar Indonesia.

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, apresiasi juga diberikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah bersinergi dengan Kementerian PUPR dan Kemendikbud Ristek untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika bagi mahasiswa, yakni membangun Asrama Mahasiswa Nusantara ini.

AMN yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan sebuah hunian bersama bagi mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari berbagai daerah yang berkuliah di Surabaya dan sekitarnya. Pembangunan AMN telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR sejak bulan September 2021 lalu.

Pembangunan AMN merupakan aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari pemda, tokoh masyarakat, bahkan tokoh masyarakat Papua pernah menyampaikan kerinduannya agar ada suatu wadah atau media yang dapat mempersatukan suku bangsa di Tanah Air ini.

Untuk itu, Badan Intelijen Negara (BIN) merangkul sejumah kemeterian dan instansi untuk mambangun Asrama Mahasiswa Nusantara sebagai wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta bersifat multi perguruan tinggi.

Sebelumnya, Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa asrama tersebut mampu menampung sekitar 532 mahasiswa, yang kemudian targetnya adalah bisa menampung sebanyak 40 persen mahasiswa asli Papua yang mengenyam pendidikan tinggi atau berkuliah di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Diana juga menyatakan bahwa pembangunan AMN di Surabaya sudah diselesaikan 100 persen pada bulan Mei 2022 lalu. Saat ini AMN Surabaya dikelola oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran dan sudah mulai dihuni oleh sekitar 410 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya.
Bukan hanya sebagai hunian untuk para mahasiswa penerima beasiswa semata, namun AMN Surabaya juga memiliki fungsi untuk beberapa kegiatan pembinaan yang penyelenggaraannya didukung langsung oleh Badan Intelijen Negara (BIN). AMN Surabaya dibangun dengan memanfaatkan lahan milik Pemprov Jawa Timur seluas 9.975 m², berlokasi tepat di sebelah gedung arsip Pemprov Jawa Timur. Pembangunannya dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) Tbk dan PT Parigraha Konsultan selaku Konsultan Manajemen dengan nilai kontrak Rp86,7 miliar.
Bangunan AMN Surabaya terdiri dari 2 tower 5 lantai dengan mengadopsi konsep arsitektur tropis yang mengimplementasikan prinsip Bangunan Gedung Hijau sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup. Blok satu dihuni mahasiswa perempuan dan blok kedua dihuni mahasiswa laki-laki. Total jumlah kamar sebanyak 196 termasuk 4 kamar bagi penyandang disabilitas, karena kebermanfaatan dari AMN akan dirasakan oleh semua mahasiswa tanpa membedakan termasuk juga diwadahinya untuk ramah disabilitas, serta 8 kamar untuk mentor.
Pada asrama ini juga telah disediakan fasilitas pendukung berupa kamar mandi dan toilet komunal, ruang ibadah bersama, klinik, kantor pengelola, ruang makan, dapur, ruang laundry, ruang sekuriti, perpustakaan/ruang baca, ruang belajar, ruang seni, laboratorium bahasa, lapangan olahraga, ruang pembinaan entrepreneurship, kebun, serta ruang komunal lainnya.
Pembangunan AMN ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) sebagai wadah pembinaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi dengan menyediakan asrama bagi mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang kuliah di kota/kabupaten lain.
Rencananya AMN juga akan dibangun di 6 kota/kabupaten yakni Jakarta, Bantul (DIY), Surabaya, Malang (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Minahasa (Sulawesi Utara). Penyelesaian pembangunan AMN di Surabaya, membuat Jawa Timur menjadi Provinsi yang pertama kali merealisasikan pembangunan AMN dari 5 Provinsi di Indonesia. Jatim sendiri, telah merampungkan satu AMN dari dua AMN yang ditargetkan.
Persatuan dan kesatuan seluruh mahasiswa juga menjadi dasar yang sangat penting untuk terus menjaga keberlangsungan NKRI. Semangat tersebut akan mampu menangkal beberapa kemungkinan dan risiko konflik lainnya, entah itu karena perbedaan paham atau konflik golongan hingga akan bisa meminimalisasi penyebaran ajaran intoleransi serta radikalisme yang banyak menyasar para pemuda generasi penerus bangsa.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa visi dari pembangunan AMN ini adalah menyatukan perbedaan mahasiswa yang datang dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sehingga mereka bisa berbaur dari berbagai Suku, Agama, dan Ras. Karena hal tersebut akan mencerminkan semboyan bangsa ini, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat tersebut memang menjadi nafas utama dari pembangunan AMN.
Untuk diketahui, nantinya pembinaan AMN bakal juga dilakukan oleh BIN bersinergi dengan Kemendikbudristek dan melibatkan Kemenpora serta Pemprov setempat.
Pembangunan AMN yang telah selesai dilakukan sangat patut untuk diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bukan hanya akan mampu menjadi solusi para mahasiswa mengenai sulitnya mencari hunian, namun justru jauh lebih dari itu, yakni semangat persatuan dan kesatuan dalam nafas Bhinneka Tunggal Ika akan benar-benar bisa direpresentasikan di sana karena di dalamnya memang sama sekali tidak membeda-bedakan mahasiswa dari manapun akan bisa menjadi satu wadah sehingga merupakan cerminan dari Bangsa Indonesia sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.