Mengapresiasi Kunjungan Presiden Jokowi ke IKN

Mengapresiasi Kunjungan Presiden Jokowi ke IKN

Oleh : Vania Salsabila Pratama

Seluruh masyarakat Tanah Air hendaknya patut memberikan apresiasi sangat tinggi atas bagaimana komitmen kuat yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo terkait pembangunan IKN Nusantara. Hal tersebut juga menjadi visi beliau untuk bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan menghilangkan paradigma jawasentris yang tercermin dari kunjungan keduanya ke IKN pada Februari 2023.

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi, sejauh ini selalu berupaya untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Bahkan pembangunan yang dimaksud bukan hanya sekedar dari aspek fisik saja, melainkan juga adanya pemerataan ekonomi hingga penduduk atau sumber daya manusia (SDM).

Maka dari itu, Kepala Negara tersebut mengungkapkan bahwa menjadi sangat penting dan menjadi alasan utama mengapa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dipercepat pembangunannya, yang mana terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Beliau berusaha untuk benar-benar menciptakan pemerataan sehingga pembangunan bukan hanya terjadi di Pulau Jawa saja.

Bukan tanpa alasan, pasalnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kini semuanya ada di Pulau Jawa, bahkan data menunjukkan bahwa sebanyak 58 persen pendapatan domestik bruto (PDB) ekonomi berada di Jawa. Kemudian sebanyak 56 persen penduduk di Indonesia ini juga berada di Pulau yang sama.

Maka dengan alasan tersebut, jelas saja terjadi kepadatan yang sangat luar biasa di Pulau Jawa sehingga memang sangat diperlukan adanya pemerataan pembangunan, yang mana menurut Presiden Jokowi pembangunan yang tidak berparadigma Jawasentris, namun beralih ke Indonesiasentris.
Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan gagasan dirinya. Menurutnya, Presiden ke-1 RI Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu. Bahkan Presiden Soekarno dulu pun sempat memiliki rencana bahwa akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, yakni di Palangkaraya.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.
Dengan adanya keseriusan tersebut, bahkan beliau kemudian memiliki gambaran besar bahwa nantinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan betul-betul menjadi sebuah Ibukota, yang mana sama sekali tidak seperti dimiliki oleh negara lain dan menjadi ibu kota yang unik.
Presiden pun meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN menjadi kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.
Semenatara itu, Pakar infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, kunjungan kembali Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menunjukkan pembangunan IKN merupakan bagian dari visi Presiden mengenai Indonesia 2045.
Dengan adanya kunjungan kembali yang dilakukan oleh Presiden RI ketujuh tersebut, berarti menurutnya adalah menjadi keseriusan yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Kepala Negara. Karena memang sangat terlihat bahwa Presiden Jokowi terus melakukan pemantauan dan update mengenai bagaimana perkembangan pembangunan di IKN Nusantara.
Menurut Yayat Supriatna, saat ini, Istana Negara sedang dibuat fondasinya oleh Kementerian PUPR. Sehingga, secara simbolis ada kemungkinan Presiden ingin meletakkan batu pertama pembangunan Istana. Dengan kehadiran Presiden Jokowi tersebut juga sekaligus mampu menjadi sebuah simbolik bahwa komitmen di tahun 2024 mendatang, yang mana pemerintahan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur benar-benar siap dilaksanakan.
Pakar infrastruktur itu berharap agar target istana bisa terwujud, dengan segala pertimbangan teknis dan keamanan bangunan yang menjamin keselamatan dan keamanan. Selain itu, Yayat juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek pemeliharaan Istana Negara di IKN. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah daya dukung dalam bentuk sarana dan prasarana dasar perkotaan IKN yang sudah harus dipersiapkan sejak awal mulai dari jalan, air, lanskap ruang terbuka, dan berbagai aspek pendukung.
Selanjutnya, Yayat Supriatna berpesan apabila memang nantinya pembangunan Istana negara sudah tuntas dilakukan, maka menjadi penting pula untuk diiringi dengan diselesaikannya bangunan hingga gedung pemerintahan lainnya, seperti adanya rumah dinas para menteri sekaligus juga adanya kantor kementerian.
Ketika kelengkapan segala infrastruktur pada ring 1 itu sudah dilengkapi, maka memang akan sangat mendukung rencana kepindahan para ASN Kementerian/Lembaga Negara yang memang dimulai pada tahun 2024 mendatang dan bisa berjalan dengan mudah.
Tentunya visi yang sangat besar dimiliki oleh Presiden Jokowi, yakni mampu mewujudkan pemerataan pembangunan hingga pada semua aspek di seluruh wilayah Indonesia perlu untuk diberikan apresiasi yang begitu tinggi. Maka dari itu, beliau benar-benar memiliki komitmen untuk terus melaksanakan percepatan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur untuk menghilangkan paradigma pembangunan yang Jawasentris menuju ke Indonesiasentris.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional  

By 0

Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional *) Oleh : Gavin Asadit Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri. Berbagai kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen kuat menjadikan sektor pangan sebagai fondasi ketahanan nasional sekaligus simbol kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai langkah nyata dalam memperkuat sektor pangan, termasuk pelibatan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Memasuki usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan sektor pangan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi. Kebijakan yang dijalankan juga diarahkan untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Melalui penguatan produksi, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, serta hilirisasi komoditas, Indonesia berupaya menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan pangan telah menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang semakin mandiri. …

Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia

By 0

Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia  Oleh Yulia Rahmi Kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga kedaulatan wilayah atau memperkuat posisi diplomasi di panggung internasional. Kemerdekaan yang sesungguhnya juga tercermin dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri, terutama kebutuhan pangan. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan sektor pertanian, melainkan simbol kedaulatan nasional yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa. Pandangan tersebut semakin relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, hingga fluktuasi harga pangan dan energi telah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan menyimpan risiko yang sangat besar. Banyak negara yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri harus menghadapi kelangkaan bahan pangan maupun lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan keamanan sosial. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan ekonomi yang berpijak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ketika kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat dipenuhi, pembangunan di sektor lain akan memiliki landasan yang jauh lebih kokoh. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun rasa percaya diri bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kemampuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat memberikan kepastian bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat ketika dunia menghadapi gejolak ekonomi maupun politik internasional. Keberhasilan menuju swasembada pangan tentu tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Langkah tersebut mencerminkan perubahan paradigma bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, peningkatan produktivitas, distribusi hasil pertanian, hingga perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Dukungan terhadap agenda tersebut juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memandang penguatan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama yang terus ditekankan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Keterlibatan dunia usaha menjadi elemen penting karena pembangunan pertanian modern memerlukan investasi, inovasi teknologi, penguatan rantai pasok, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat terciptanya ekosistem pangan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia.…

All Rights Reserved © 2025