Mengapresiasi Komitmen Kuat Aparat Keamanan Lindungi Masyarakat dari KST Papua

Mengapresiasi Komitmen Kuat Aparat Keamanan Lindungi Masyarakat dari KST Papua

Oleh : Moses Waker

Aparat keamanan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus melindungi seluruh masyarakat di Tanah Air, khususnya warga sipil orang asli Papua (OAP) dari ancaman dan penyerangan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dalam upaya menjaga dan melindungi keamanan seluruh masyarakat tersebut, pihak aparat keamanan juga menggandeng banyak diantara pemangku kepentingan atau stakeholder terkait lainnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa terdapat sebanyak 199 aksi serangan dari gerombolan separatis itu di Bumi Cenderawasih sepanjang tahun 2023 ini. Lebih dari seratus aksi serangan yang dilancarkan oleh KST Papua tersebut, menjadikan sebanyak 146 orang menjadi korban atas gangguan keamanan yang mereka lakukan.

Bukan hanya berasal dari gerombolan teroris saja, namun ternyata di Provinsi paling Timur di Tanah Air itu juga terus terganggu dengan adanya sebanyak 234 aksi dari kelompok kriminal politik (KKP) sepanjang tahun 2023.

Meski begitu, namun sejatinya berkat kinerja yang sangat maksimal dari aparat keamanan selama ini, nyatanya mampu menurunkan sebanyak 50 aksi dari KKP atau sekitar 17,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, yang mana telah terjadi sebanyak 284 aksi serangan.

Dalam rangka untuk menghadapi berbagai macam ancaman atau potensi serangan dan gangguan keamanan yang dilakukan oleh KST serta KKP tersebut, pihak aparat keamanan terus mengupayakan peningkatan kapasitas satuan wilayah dengan melakukan pemekaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan juga Papua Barat.

Sejauh ini, upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Polri di Papua adalah dengan terus melakukan pemekaran, sehingga kini telah ada sebanyak 236 Polda serta 42 Kepolisian Resor (Polres), yang mana seluruhnya didukung oleh sebanyak 21.555 personel.

Beberapa gelaran operasi juga terus digencarkan oleh aparat keamanan di Bumi Cenderawasih, yang mana diantaranya adalah Operasi Damai Cartenz sebagai upaya operasi penegakan hukum. Kemudian ada pula Operasi Paro 2023 yang dilakukan bersama dengan jajaran gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan sebuah diplomasi serta upaya untuk melakukan pencarian serta pembebasan Pilot maskapai penerbangan Susi Air yang disandera oleh gerombolan separatis tersebut.

Lebih lanjut, ada pula Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) dengan menerapkan operasi pendekatan secara soft approach, yang mana tujuannya adalah untuk bisa mengambil hati dari seluruh OAP melalui keberlakuan program Binmas Noen dan Operasi Petik Bintang Mansinam 2023 terkait dengan adanya manuver pergerakan yang dilakukan oleh KST dan KKP di wilayah Papua Barat.

Dengan sangat tegas, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihak Polri terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada segenap elemen masyarakat di Bumi Cenderawasih dari adanya serangan KST dan KKP. Tidak hanya sendirian, namun pihaknya juga menggandeng seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait lainnya dalam mengawal keamanan di Papua.

Tentu saja aparat keamanan dari jajaran personel gabungan akan terus memberikan perlindungan yang sangat optimal kepada seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih dari beragam ancaman serta gangguan yang bisa saja dilakukan oleh KST dan KKP bersamaan dengan para stakeholder yang digandeng tersebut.

Bukan hanya memiliki komitmen kuat untuk mengawal keamanan saja di Papua, namun TNI dan Polri juga berkomitmen pula untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi segenap elemen masyarakat Bumi Cenderawasih, meski di sisi lain serangan dari KST Papua pun terus mengancam melalui berbagai tindakan brutal dan tidak manusiawi yang mereka gencarkan, bahkan hingga pengrusakan berbagai macam fasilitas termasuk pembakaran sekolah dan puskesmas yang telah menelan banyak korban jiwa tidak bersalah dari warga sipil OAP sendiri.

Di tengah upaya untuk melindungi dan juga terus menjaga kondusifitas dari seluruh wilayah di Papua tersebut, aparat keamanan dari jajaran personel gabungan TNI dan Polri, juga terus meluangkan waktu mereka dalam melakukan pengabdian kepada segenap elemen masyarakat.

Personel Satuan Tugas (Satgas) Pengaman perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini (RI-PNG) Sektor Utara, Yonif 122 / TS yang berada di bawah Kolakopsrem 172 / PWY, Pos Kalibom terus membantu tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat, yang mana terletak di Kampung Kalibom Kabupaten Keerom, Papua.

Kolaborasi juga dilakukan dengan berbagai stakeholder terkait lainnya, dalam konteks membantu tenaga kesehatan, aparat keamanan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas untuk membantu adanya pelayanan kesehatan dengan sangat maksimal, sekaligus juga dengan menggunakan pendekatan terhadap seluruh warga masyarakat.

Dengan menggandeng berbagai pihak atau pemangku kepentingan (stakeholder) dari berbagai sektor terkait, aparat keamanan jajaran personel gabungan TNI dan Polri memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus memberikan perlindungan kepada semua warga masyarakat Papua dari ancaman KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassa

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025