• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Jaminan Keamanan Delegasi Negara G20

Mengapresiasi Jaminan Keamanan Delegasi Negara G20

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 13 November 2022

Mengapresiasi Jaminan Keamanan Delegasi Negara G20

Oleh : Gema Iva Kirana

Jaminan keamanan diberikan selama prosesi berjalannya KTT G20 di Bali. Bahkan seluruh pergerakan dari para delegasi negara anggota G20 akan mampu untuk diawasi dan dipantau sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan agar sama sekali tidak terjadi dan ajang internasional bergengsi tersebut mampu berjalan dengan sukses serta lancar.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan digelar di Bali pada 15-16 November mendatang. Indonesia selaku tuan rumah sekaligus Presidensi ajang internasional tersebut telah melakukan banyak sekali bentuk persiapan sejak jauh hari, berbagai aspek terus diperhatikan demi kelancaran dan kesuksesan G20.

Mengenai hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan puncak forum KTT G20.

Kapolri memastikan pergerakan semua delegasi, tamu VVIP dan VIP dari mulai kedatangan di bandara, pergerakannya dari lokasi acara dan venue yang telah ditentukan terpantau baik di lapangan secara langsung maupun melalui command center yang sudah terintegrasi melalui kamera CCTV yang dilengkapi dengan pemindai wajah (face recognition).

Bahkan dirinya juga menegaskan bahwa seluruh titik dari perjalanan para delegasi negara G20 tersebut mampu diikuti dari CCTV dan terus dipantau, termasuk juga ditambah dengan teknologi berupa GPS yang memungkinkan melakukan pelacakan rute tertentu apabila terjadi permasalahan di sebuah rute yang sedang atau akan dilintasi, sehingga bisa segera dideteksi dan dilakukan persiapan menuju rute alternatif.

Segala macam persiapan pengamanan benar-benar sudah dilakukan dan dipersiapkan dengan matang bahkan sejak jauh hari. Kapolri Litsyo Sigit berharap agar semua rangkaian perhelatan G20 bisa berjalan dengan lancar dan aman karena memang mulai dari pengamanan secara fisik di lapangan sudah diupayakan dengan maksimal, bahkan ditambah dengan pengamanan yang memanfaatkan teknologi canggih seperti penggunaan IT.
Dia mengatakan akan ada personel kepolisian yang ditugaskan pada ring 1 pengamanan untuk melakukan pengawalan VVIP. Dia menambahkan, dalam upaya memastikan keamanan seluruh rangkaian KTT G20, Polri dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 sudah menggelar operasi intelijen. Personel Densus juga ikut mengawasi ketat hal-hal yang menjadi potensi ancaman, utamanya yang terkait dengan teror. Meskipun sebelumnya telah dilakukan sejumlah operasi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Sehingga bukan hanya sebatas gangguan-gangguan kecil saja, bahkan termasuk adanya potensi risiko terorisme pun telah diupayakan untuk melakukan antisipasi agar tidak sampai terjadi tatkala diberlangsungkan puncak KTT G20 pada pertengahan November mendatang.
Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Polri, khususnya anggota Densus 88 dalam mengamankan KTT G20 dari ancaman terorisme. Tidak hanya sekedar melakukan pengawasan yang sangat ketat di lapangan saja, melainkan bahkan sudah dilakukan penangkapan pada beberapa pelaku tindak terorisme untuk bisa mengantisipasi adanya tindakan yang tidak diharapkan terjadi.
Kapolri menyampaikan kamera CCTV yang dilengkapi pemindai wajah juga sudah ditempatkan di titik-titik penyeberangan seperti bandara maupun pelabuhan yang sudah terintegrasi di command center. Dengan demikian, apalgi ketika digabungkan dengan penggunaan teknologi canggih seperti face recognition, maka pengenalan dan pengidentifikasian seluruh identitas akan menjadi lebih mudah.
Ketika seluruhnya sudah dieksekusi di lapangan, maka tentu diharapkan akan sangat bisa meminimalisasi tindakan-tindakan yang tidak diharapkan terjadi karena akan dengan sangat mudah melakukan pelacakan pelaku ataupun pelacakan para anggota delegasi lainnya jika terjadi sesuatu.
Listyo Sigit menambahkan bahwa apabila ternyata terdapat target tertentu yang melewati area terpasang CCTV dan face recognition yang sudah terkoneksi pada command center tersebut, akan sangat mudah untuk pihak keamanan segera mengambil langkah dan tindakan tertentu dalam melakukan pengamanan di tempat dalam waktu sesegera mungkin.
Utamanya apabila terdapat target yang memang sudah menjadi catatan, sehingga penggunaan teknologi canggih yang telah terintegrasi, ditambah dengan bagaimana baiknya integrasi antar para personel pengamanan di lapangan menjadi hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Khususnya bagi DPO yang mungkin saja melintas akan dengan sangat mudah untuk menjadi target khusus pengawasan.
Sigit mengatakan Polri juga sudah menyiapkan tempat untuk menyalurkan aspirasi terkait kabar pihak yang masih akan menggelar aksi unjuk rasa. Namun dia meminta penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib. Hal tersebut menyusul bahwa ternyata terdapat kabar kalau ada beberapa pihak massa yang rencananya hendak melakukan aksi unjuk rasa.
Tentunya semua berharap supaya aksi unjuk rasa tersebut bisa berjalan dengan sangat tertib dan sama sekali tidak mengganggu aktivitas masyarakat sipil lainnya dalam menjalankan kegiatannya, termasuk jangan sampai terjadi upaya anarkisme hingga pengrusakan fasilitas umum.
Dengan adanya pengintegrasian yang tepat, termasuk juga bagaimana persiapan yang begitu matang dan lama telah dilakukan oleh semua jajaran pihak keamanan KTT G20. Bahkan dengan pemanfaatan teknologi canggih yang sudah saling terintegrasi pula, maka bisa dikatakan seluruh pergerakan dari para delegasi negara G20 akan sangat terpantau dengan jelas dan keamanan mereka bisa sangat terjamin.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.