Mengakhiri Teror Separatis demi Papua yang Damai
Oleh : Maretha Wanimbo
Peristiwa pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menunjukkan kekejaman yang tidak dapat dibenarkan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Aksi terencana yang menghilangkan nyawa warga sipil ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak ada ruang bagi kekerasan dan tindakan teror atas nama ideologi separatisme.
Langkah pemerintah melalui pendekatan keamanan dan pembangunan di Papua telah berlangsung secara simultan, mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi segenap warganya. Kekejaman TPNPB-OPM terhadap masyarakat yang mencari nafkah dengan cara damai harus dikutuk sebagai tindakan biadab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadaban dan perikemanusiaan. Narasi yang dibangun oleh kelompok ini untuk membenarkan kekerasan, seperti tuduhan bahwa korban adalah anggota militer, telah dibantah secara tegas.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa kelompok separatis bersenjata dengan sengaja menyebarkan hoaks untuk menutupi pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Ia menegaskan bahwa korban pembunuhan adalah masyarakat sipil, bukan prajurit yang menyamar. Pernyataan ini didukung pula oleh Komandan Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, yang menyatakan bahwa tidak ada anggota TNI di antara korban. Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi disinformasi yang memperkeruh situasi keamanan di Papua.
Komitmen pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyat terus ditunjukkan secara konkret. Melalui penegakan hukum dan penguatan pengamanan di daerah rawan, negara memastikan bahwa seluruh aktivitas warga Papua, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat seperti mendulang emas, dapat berlangsung dengan aman. Negara hadir untuk menjamin kehidupan yang damai dan bermartabat bagi setiap warga.
Sikap tegas juga datang dari parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa kekerasan oleh kelompok separatis tidak dapat lagi dinormalisasi. Pernyataannya menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam menghadapi kejahatan kemanusiaan yang berulang. Serangan terhadap warga sipil bukan hanya mencederai rasa aman, tetapi juga memperlihatkan bahwa kelompok separatis bersenjata telah kehilangan arah perjuangan.
Pendekatan yang diambil pemerintah tidak semata-mata menggunakan kekuatan militer, tetapi juga menyertakan elemen sosial dan budaya. Pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyusun strategi menyeluruh demi menciptakan kedamaian di Papua. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengedepankan solusi dialogis, adil, dan manusiawi, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, turut menyuarakan bahwa serangan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam alasan apa pun. Komnas HAM juga mendorong penegakan hukum secara efektif kepada pelaku dan meminta pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap aktivitas sosial ekonomi warga. Pernyataan ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam menjunjung tinggi HAM dalam setiap kebijakan dan langkah keamanan.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, memperkuat suara bahwa pelanggaran terhadap warga sipil tidak bisa ditoleransi. Dalam negara hukum, segala tindakan brutal harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang adil dan transparan. Pemerintah pun terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai tindakan KKB di Yahukimo sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam operasi pengamanan agar tetap melindungi warga sipil. Usulan ini mencerminkan sinergi antara teknologi dan perlindungan HAM yang menjadi bagian dari pendekatan modern dalam kebijakan pertahanan nasional.
Pemerintah pun terus mengembangkan strategi antisipatif melalui penyekatan logistik dan pengawasan di wilayah-wilayah strategis guna memutus rantai pasok kelompok bersenjata. Penegakan hukum dilakukan secara selektif dan terukur, menjamin bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mengorbankan masyarakat sipil.
Analis Intelijen dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa pembunuhan warga sipil oleh TPNPB-OPM adalah bentuk pelanggaran HAM berat. Ia mengingatkan bahwa aktor non-negara pun berkewajiban menghormati hak asasi manusia. Tindakan kekerasan yang berulang hanya memperlihatkan bahwa kelompok separatis tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia, sebaliknya, terus memperlihatkan komitmennya dalam membangun Papua secara menyeluruh dan damai.
Program-program pembangunan yang telah dijalankan sejak diberlakukannya otonomi khusus menjadi bukti nyata bahwa negara terus berupaya menjawab aspirasi masyarakat Papua. Pemekaran wilayah, peningkatan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, serta pendidikan adalah langkah konkret yang menggambarkan keseriusan pemerintah dalam membangun keadilan sosial di Tanah Papua.
Tragedi di Yahukimo semestinya menjadi momentum untuk kembali menegaskan posisi seluruh elemen bangsa terhadap kekerasan separatisme. Tidak ada perjuangan yang sah jika dibangun di atas darah dan nyawa orang-orang tak berdosa. TPNPB-OPM harus menghentikan semua bentuk teror, karena kekerasan bukanlah jalan menuju keadilan, melainkan kejatuhan moral.
Melalui langkah-langkah komprehensif yang menggabungkan pendekatan keamanan, pembangunan, dan dialog, perdamaian sejati bukanlah mimpi. Dukungan dari seluruh elemen bangsa terhadap upaya negara dalam menjaga Papua tetap dalam pelukan Indonesia menjadi syarat mutlak untuk mengakhiri kekejaman yang mengoyak kemanusiaan.
)* Peneliti Sosial dan Budaya Papua
