• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Hukum & Kriminal»Mendukung TNI/Polri Menumpas KST Demi Suksesnya Pembangunan Papua

Mendukung TNI/Polri Menumpas KST Demi Suksesnya Pembangunan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 18 November 2021

Mendukung TNI/Polri Menumpas KST Demi Suksesnya Pembangunan Papua

Oleh : Alfred Jigibalom

Sejak lama, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) telah menjadi sumber konflik dan pengganggu kedamaian rakyat Papua. Masyarakat pun mendukung penuh keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menumpas gerombolan itu demi suksesnya pembangunan Papua.

Masyarakat Papua selama ini hidup tenang dan mereka senang karena dikaruniai kekayaan alam dan hasil bumi yang mencukupi. Akan tetapi harmoni itu bisa rusak seketika gara-gara ulah KST, yang memang selalu mengacau karena ngotot ingin memerdekakan diri. Mereka sengaja membuat ulah karena ingin membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap pemerintah Indonesia adalah musuh.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam untuk menghadapi KST, karena keberadaan mereka berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. deputi V KSP (Kantor Staf Presiden) bidang Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pamodhowardani menjelaskan bahwa KST sangat brutal, oleh karena itu aparat harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tuntas pada KST.
Jaleswari menambahkan, KST pantas ditangkap karena mereka mengganggu masyarakat sipil. Mereka juga merusak fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Bahkan terakhir, KST tega menyerang para tenaga medis di Kiwirok dan menimbulkan korban jiwa, padahal saat itu sedang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyat di sana. Oleh karena itu penangkapan KST oleh aparat didukung penuh.
aparat memang selalu siaga di Papua, bukan untuk ‘menyulapnya’ jadi daerah operasi militer, tetapi untuk menjaga keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Selain aparat yang biasanya bertugas, mereka sangat terbantu oleh Satgas Nemangkawi yang memang khusus diterjunkan untuk memburu anggota KST. Para anggota Satgas adalah putra terbaik bangsa yang rela blusukan ke hutan demi membela negaranya.
Satgas Nemangkawi memang turun langsung untuk mencari markas KST, karena mereka bergerilya sampai tengah hutan belantara dan pegunungan. Kondisi geografis Papua yang masih hijau menguntungkan mereka untuk bersembunyi. Sehingga KST harus sangat teliti untuk menemukan markas KST, apalagi markasnya tidak hanya 1 tetapi banyak dan berpencar-pencar.
Dalam siaran pers Humas Satgas Nemangkawi disebutkan bahwa tim gabungan TNI dan Polri berhasil memetakan tempat-tempat persembunyian anggota KST. Lokasinya tidak hanya di Intan Jaya, tetapi juga di Distrik Iwika, Mimika, dan daerah-daerah lain. Dengan pemetaan ini maka penangkapan akan lebih terstruktur dan diprediksi berhasil 100%.
Aparat gabungan TNI dan Polri memang ditugaskan untuk membantu Satgas Nemangkawi dalam penangkapan KST. Tujuannya agar keamanan warga benar-benar terjaga. Jangan sampai KST lolos dan menembaki warga sipil dan terjadi tragedi lagi karena banyaknya korban.
Dalam sebulan, Satgas Nemangkawi bisa menangkap 15 anggota KST. Mereka tertangkap dan langsung diinterogasi, agar bisa memberi informasi di mana letak sisa pasukan, sehingga penangkapan berikutnya akan lebih lancar. Akan tetapi jika ada anggota KST yang meneyrahkan diri pada pemerintah Indonesia juga diterima, meski masih dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.
Selain melakukan penangkapan, dilakukan juga penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan amat penting karena untuk mengetahui dari mana KST mendapatkan senjata api yang jelas ilegal? Dari mana pula sumber uangnya, karena harganya tak bisa dibilang murah? Oleh karena itu penyelidikan terus berjalan.
Penangkapan KST ditujukan demi keamanan, karena mereka juga mengganggu proyek-proyek pembangunan di Papua, seperti di jalan Trans Papua. Sejumlah aparat diterjunkan untuk mengawal agar pekerja merasa aman dan KST tidak berani bertingkah. Demi suksesnya pembangunan Papua, maka KST memang harus ditangkap.
Masyarakat terus mendukung aparat keamanan untuk melakukan penangkapan terhadap anggota KST, karena mereka sadar bahwa tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga ketertiban dan perdamaian di Papua. Bumi Cendrawasih bisa makmur jika tidak ada KST. Mereka tidak bisa mengganggu proyek pembangunan Papua lagi karena sudah tertangkap.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.