Mendukung Penerapan Prokes Ketat saat Perayaan Idul Adha

Mendukung Penerapan Prokes Ketat saat Perayaan Idul Adha

Oleh : Abdul Syukur

Masyarakat perlu untuk terus menerapkan Prokes ketat saat perayaan Idul Adha, baik saat mengikuti shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan qurban.

Penerapan prokes ketat diharapkan dapat mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang saat ini terus meningkat.

Idul Adha tahun 2022 ini merupakan Idul Adha ketiga di masa pandemi. Dalam masa pandemi tentu ada penyesuaian dan penerapan protokol kesehatan ketat, apalagi kasus corona naik kembali. Per 5 Juli 2022 ada 2.577 pasien corona per harinya.

Untuk mengendalikan penularan corona maka perayaan Idul Adha harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat edaran No 10/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi. Dalam surat edaran ini maka penyelenggaraan Salat Ied boleh dilakukan dan harus mematuhi protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Untuk mematuhi surat edaran dari Kementerian Agama maka saat salat Idul Adha, umat harus memakai masker dan mencuci tangan. Jamaah juga wajib diperiksa dengan thermal gun untuk mengetahui suhu tubuhnya dan dipastikan tidak dalam keadaan sakit. Setelah salat lebih baik jangan bersalaman dulu guna menghindari kontak fisik.
Protokol kesehatan ketat juga wajib diterapkan saat penyembelihan hewan kurban. Jika perlu penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan karena sudah profesional dan biasa melakukannya sehari-hari. Panitia kurban tinggal mencari mana lokasi rumah pemotongan hewan yang terdekat.
Namun jika ingin memotong hewan kurban sendiri maka harus dipastikan upaya untuk meminimalisir kerumunan, sehingga lokasinya harus luas untuk menjaga jarak. Selain itu pisau yang digunakan juga tidak boleh dipakai bergantian. Juga harus disterilkan setelah dipakai.
Penyembelih hewan kurban juga harus memakai masker, yang diganti setiap 4 jam agar memaksimalkan fungsinya. Mereka juga diimbau untuk sering mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Setelah selesai penyembelihan juga tak hanya cuci tangan tetapi langsung mandi dan keramas serta ganti baju, agar lebih higienis.
Sementara itu, untuk distribusi daging kurban juga wajib sesuai dengan protokol kesehatan dan meminimalisir kerumunan. Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Profesor K.H. Noor Achmad, menyatakan bahwa harus ada penerapan protokol kesehatan dalam distribusi daging kurban.
Dalam artian, masyarakat yang berhak menerima daging kurban tidak usah mengantri agar tidak menimbulkan keramaian (dan kericuhan). Namun panitia yang membagi-bagikannya langsung ke rumah mereka, agar protokol kesehatan tetap terjaga.
Prof. Noor Achmad melanjutkan, dalam distribusi daging kurban juga bisa dalam bentuk kaleng. Dalam artian, daging akan dimasak menjadi kornet, dikalengkan, baru diberikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara ini maka distribusi daging kurban akan lebih luas (bisa sampai luar Jawa) dan dagingnya lebih awet, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat jauh setelah Idul Adha.
Setelah penyembelihan hewan kurban selesai maka masyarakat biasanya berkumpul dan menikmati daging kurban, biasanya disate atau dijadikan makanan lain. Namun di masa pandemi kegiatan seperti ini sebaiknya dihindari karena menimbulkan kerumunan. Apalagi saat makan bersama, otomatis melepas masker dan ketika ada 1 saja orang yang kena corona, akan menyebar ke mana-mana.
Larangan berkumpul pasca salat Idul Adha bukanlah paranoid, melainkan upaya untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat yang sedang melakukan gathering tentu tidak tahu siapa di antara mereka yang statusnya orang tanpa gejala (OTG). Daripada curiga ke banyak orang yang batuk-batuk atau takut diri sendiri berstatus OTG, maka lebih baik jangan kumpul-kumpul dahulu.
Memang masyarakat Indonesia suka berkumpul. Apalagi ketika merayakan hari Idul Adha. Namun ini masa pandemi sehingga ada pengecualian. Jika ingin makan sate dari daging kurban maka bisa dimasak di satu tempat lalu dikirim ke rumah para kerabat. Jangan memaksakan diri untuk berkumpul dan berdesak-desakan di hari Idul Adha karena kasus corona sedang naik lagi.
Begitu juga dengan acara internal keluarga inti yang didatangi hanya sedikit orang. Walau judulnya merayakan Idul Adha tetapi cukup bersalaman dari jarak jauh. Orang tua tentu paham mengapa anak-anaknya tidak sungkeman, karena masih masa pandemi dan mereka menaati protokol kesehatan. Tidak bersalaman dan menghindari kontak fisik bukan berarti tidak sayang.
Penerapan protokol kesehatan ketat harus dilakukan saat perayaan Idul Adha. Ingatlah saat ini masih pandemi sehingga wajib pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menaati poin lain dalam protokol kesehatan. Jika semua orang tertib dalam menerapkan protokol maka akan mengendalikan laju penularan Corona dan kasus covid-19 di Indonesia bisa dicegah.
)* Penulis adalah Pengamat kesehatan masyarakat

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025