Mendukung Akselerasi Pembangunan Papua Demi Sejahterakan Masyarakat

Mendukung Akselerasi Pembangunan Papua Demi Sejahterakan Masyarakat

Oleh : Jery Liben

Pembangunan infrastruktur terus dikebut oleh pemerintah demi mengejar ketertinggalan Papua dengan wilayah lain dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar wilayah di Papua akan terus dihubungkan agar keterisolasian dapat dipangkas.

Papua juga memiliki potensi besar terutama di bidang industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Sehingga, masyarakat akan mendapat efek domino dari pembangunan infrastruktur tersebut. Mulai dari terpangkasnya biaya logistik, berkembangnya hasil komoditas lokal, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Terobosan demi terobosan pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan. Dengan pembangunan yang merata, maka masyarakatnya akan makin maju.

Suatu daerah memang membutuhkan sebuah transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti jalan, bandara hingga pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Memang dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah.

Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyukseskan visi Presiden Jokowi untuk meraih Indonesia Emas di Tahun 2045 dan menjadi lima besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia diimplementasikan dengan pembangunan infrastruktur. Pihaknya menjelaskan, sejumlah capaian infrastruktur transportasi hingga 2023 lalu diraih melalui pembiayaan kreatif (Creative Financing) non- APBN. Ini merupakan salah satu strategi Kementerian Perhubungan untuk memacu pembangunan di tengah keterbatasan APBN.

Pihaknya mengklaim, Sektor transportasi berperan penting untuk mewujudkan visi tersebut, karena dengan membangun infrastruktur transportasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, akan menciptakan konektivitas antarwilayah dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Budi mengatakan, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, tren pagu APBN semakin menurun. Sementara, kebutuhan pembangunan transportasi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024 mencapai Rp1.288 triliun dan kemampuan APBN hanya 20 persennya. Oleh karenanya pihaknya terus mendorong pendanaan kreatif di antaranya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi swasta murni, dan mengoptimalkan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenhub yang mampu meraih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sementara, pembangunan infrastruktur akan selaras dengan datangnya investasi masuk ke Papua. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya.

Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Otto Ihalauw mengatakan Pemerintah telah membuat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, dan terdapat tiga misi besar pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Sehingga, fokus pemerintah nantinya akan membangun sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang membutuhkan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, bandara, maupun pelabuhan. Rencana aksi pembangunan papua telah tertuang dalam RIPPP untuk 20 tahun kedepan, dan itu harus dijabarkan oleh Pemerintah daerah melalui kegiatan yang nyata dan tepat sasaran. Oleh karena itu, BP3OKP akan memastikan tata kelola dan perencanaan program, penganggaran, pertanggungjawaban serta pengawasan untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya nantinya harus dilakukan dengan baik.

Bicara pembangunan di tanah Papua kedepan ada dua sumber dana yakni otsus dan sumber dana dari Kementerian/ Lembaga Negara, maka seluruh perencanaan pembangunan itu harus dilakukan secara baik dan terperinci. Sehingga kedepan, pembangunan di Papua tidak akan menggunakan pendekatan Top Down namun harus dilakukan secara Bottom Up dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pihaknya menjelaskan konektivitas antar daerah menjadi penting untuk ditingkatkan dan disegerakan, terutama agar pendidikan, informasi hingga aliran barang, jasa dan manusia berjalan lancar, efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur akan selaras dengan datangnya investasi masuk ke Papua. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya.

Keselarasan pembangunan infrastruktur jalan dengan perbaikan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyediaan listrik akan mengefektifkan program dan visi misi Pemerintah menyejahterakan Papua. Ketepatan jenis infrastruktur konektivitas dengan karakteristik wilayah dan pergerakan masyarakatnya diimplementasikan berupa pengembangan/inovasi infrastruktur air dan udara. Sehingga, pembangunan di Papua tidak sekadar melihat capaian angka sebagai legacy, namun mengoptimalkan segala aspek sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua akan memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

)*Penulis Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025