Menarik! Diskusi KMI Akan Kupas Peran Asing Di Balik Kerusuhan Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua dinilai ada campur tangan Asing yang sengaja melakukan propaganda agar situasi Papua memanas dan tak kondusif.

“Situasi Papua terus memanas karena kuatnya propaganda licik yang dimainkan oleh asing untuk memecah belah persatuan Indonesia,” sebut Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Humaidi, Sabtu (21/09/2019).

Edi mengatakan, apa yang terjadi di Papua jelas ada intervensi pihak asing di balik kerusuhan tersebut.

“Pasalnya, asing memiliki kepentingan terselubung, yaitu ingin menguasai sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, salah satunya tambang yang terkandung di bumi Cendrawasih. Karena itu, pihak asing sangat mendukung kemerdekaan Papua,” papar Edi.

“Papua juga menjadi daerah yang kaya SDA sehingga menarik berbagai kalangan media, dunia internasional serta pihak asing, maka tidak heran bila banyak pihak mempunyai kepentingan terselubung dengan menunggangi berbagai kelompok separatis,” lanjutnya.

Edi menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari NKRI yang harus dijaga jangan sampai lepas.

Atas dasar inilah, menurut Edi, Kaukus Muda Indonesia (KMI) akan mengupas tuntas bagaimana keterlibatan Asing dalam kerusuhan di Papua dengan menghadirkan para pakar atau narasumber yang kompeten.

“Kami merencanakan Diskusi Bersama Insan Media, bertema “Papua Adalah Indonesia : Mengupas Campur Tangan Asing dalam Kerusuhan Papua” pada 24 September 2019, di Hotel Central, Jl. Pramuka, Jakarta Pusat,” bebernya.

“Para narsumnya nanti ada Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, MH, Taufiqul Hadi (Politisi Partai Nasdem), Stanislaus Riyanto (Pengamat Intelijen), Hendrik Yance Udam (Ketua Umum Gercin Indonesia),” sebutnya.

Lebih dari itu, dalam diskusi nanti, kata Edi, akan dibahas juga mengenai langkah-langkah solutif pemerintah dalam menangani kerusuhan tersebut.

“Oleh sebab itu, pemerintah harus sigap, cepat dan tegas menangani persoalan Papua karena ini menyangkut integrasi dan kedaulatan negara, bahkan jika memang perlu pemerintah dapat bertindak tegas terhadap siapa saja yang menggunakan simbol-simbol yang dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam kedaulatan NKRI,” pungkasnya.