Media Berkualitas Menjadi Garda Depan Pertahanan Semesta Bangsa

Media Berkualitas Menjadi Garda Depan Pertahanan Semesta Bangsa

Jakarta – Media berkualitas semakin memegang peran strategis sebagai garda depan pertahanan semesta bangsa di tengah meningkatnya ancaman siber dan perang informasi.

Arus disinformasi, hoaks, hingga propaganda digital tidak hanya mengancam keamanan ruang siber, tetapi juga berpotensi menggerus persatuan nasional apabila tidak diimbangi dengan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar berbagai ancaman digital dapat direspons secara cepat dan efektif.

 

“Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Dudung.

 

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan atau meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan 2020–2024.

 

Hingga pertengahan April 2026, Indonesia kembali mencatat 1,52 miliar serangan siber yang meliputi pencurian data, penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga propaganda digital.

 

Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman tersebut.

 

“Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

 

BSSN juga menilai penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan transformasi digital.

 

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menegaskan jika igitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi.

 

“Digitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi dan digitalisasi dokumen, tetapi juga harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat.” ujar Andri.

 

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi media nasional kini telah berkembang menjadi persoalan kualitas informasi publik.

 

Menurutnya, melemahnya media arus utama dapat membuka ruang bagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegas Nezar.

 

Karena itu, penguatan media berkualitas menjadi bagian penting dari pertahanan semesta bangsa.

 

Kehadiran media yang profesional, didukung keamanan siber yang kuat dan literasi digital masyarakat, akan memperkokoh ketahanan informasi sekaligus menjaga persatuan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman di ruang digital.

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025