MBG PBD Jangkau 74 Ribu Penerima, Dorong Peningkatan Gizi dan Kesejahteraan
Sorong – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya (PBD) telah menjangkau lebih dari 74.000 penerima manfaat, didominasi pelajar tingkat TK hingga SMA. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 penerima berasal dari kelompok rentan.
Pemprov PBD terus memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan seiring masifnya implementasi MBG sebagai program prioritas nasional di daerah.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Program ini sudah berjalan cukup masif di Papua Barat Daya, dengan lebih dari 74 ribu penerima manfaat. Kami berharap ke depan angka kemiskinan dapat menurun, stunting berkurang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerima manfaat program tersebut mencakup anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta kelompok rentan lainnya.
Dalam upaya menjaga kualitas layanan, Pemprov PBD juga melakukan langkah korektif terhadap dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan melalui penghentian sementara operasional untuk evaluasi menyeluruh.
“Untuk dapur yang ditemukan belum sesuai standar, sementara kami hentikan operasionalnya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun prosedur operasional,” katanya.
Menurut Nausrau, dapur tersebut baru dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan sesuai standar yang ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu program.
Sebelumnya, SPPG Sawagumu di Kota Sorong dihentikan sementara sejak 24 April 2026 menyusul temuan pada salah satu menu makanan siswa. Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk respons dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan program.
Ia menegaskan seluruh penyelenggara SPPG wajib mematuhi ketentuan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok sasaran utama.
“Sebagai ketua satuan tugas, saya memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan. Ini adalah program prioritas nasional yang harus sukses dilaksanakan,” pungkasnya.
Pemprov PBD akan terus memperkuat koordinasi pengawasan bersama pemerintah kabupaten/kota serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan agar standar operasional dijalankan konsisten dan manfaat program semakin luas dirasakan masyarakat. #
