MBG Jadi Instrumen Pemerataan Pendidikan Bermutu di Daerah
Oleh : Abdul Razak
Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bermutu kini semakin diperkuat melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi salah satu prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan terbaru pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap daerah dengan tantangan gizi yang masih tinggi. MBG bagi anak sekolah di wilayah 3T kini akan diberikan hingga enam hari dalam sepekan. Bahkan, penyaluran tambahan pada hari Sabtu diterapkan khusus di wilayah dengan risiko stunting tinggi sebagai langkah afirmatif untuk memastikan kecukupan gizi anak tetap terjaga.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil penguatan program yang dibahas dalam rapat koordinasi tingkat tinggi bersama Presiden. Ia menyampaikan bahwa pemberian MBG pada hari Sabtu di daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari.
Secara umum, pelaksanaan MBG mengikuti hari sekolah, yakni lima hari dalam sepekan. Namun, pemerintah menerapkan pendekatan khusus di wilayah rentan agar distribusi tetap berjalan meskipun di luar hari sekolah. Pendekatan ini menegaskan bahwa program MBG tidak sekadar mengikuti ritme pendidikan formal, melainkan berorientasi pada kebutuhan riil anak sebagai peserta didik sekaligus generasi masa depan.
Lebih jauh, Dadan Hindayana menekankan bahwa implementasi kebijakan ini berbasis pada data yang terukur dan akurat. Penetapan wilayah prioritas mengacu pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang memetakan daerah dengan tingkat risiko stunting tinggi. Ia menyebutkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan daerah untuk memastikan validitas data sehingga program dapat tepat sasaran.
Pendataan yang dilakukan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga prevalensi stunting di masing-masing wilayah. Sejumlah daerah di Indonesia bagian timur serta beberapa wilayah di Sumatera dan Papua menjadi prioritas utama mengingat masih tingginya tantangan pemenuhan gizi di kawasan tersebut. Dadan juga menegaskan bahwa integritas data menjadi kunci keberhasilan program karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan generasi muda, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pemenuhan gizi.
Langkah konkret pemerintah pusat tersebut turut direspons aktif oleh pemerintah daerah. Salah satunya terlihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat yang tengah mematangkan persiapan implementasi MBG di wilayah 3T. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur di lapangan.
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menyampaikan bahwa langkah konsultasi yang dilakukan bersama BGN merupakan bagian penting untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab tantangan pemenuhan gizi masyarakat di wilayah terpencil. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga telah membahas berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme distribusi makanan, standar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga strategi menjangkau daerah dengan akses terbatas.
Ia berharap dengan persiapan yang matang, program MBG di wilayahnya dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan warga di daerah terpencil. Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan 3T, yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademisi juga turut mengambil peran dalam menyukseskan program MBG. Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi salah satu contoh perguruan tinggi yang berkomitmen mendukung implementasi program melalui pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa program penyediaan makanan bergizi harus menjadi bagian dari konsep kampus berdampak. Ia menyampaikan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur produksi, tetapi juga sebagai pusat integrasi riset, keahlian, dan implementasi program gizi masyarakat yang berkelanjutan.
Menurutnya, seluruh proses dalam SPPG didorong berbasis pada kekuatan internal kampus, termasuk pelibatan tenaga ahli gizi dan pemanfaatan produk unggulan kampus. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan mampu menjamin pemenuhan gizi masyarakat.
Lebih dari itu, Prof. Jamaluddin Jompa juga melihat SPPG sebagai laboratorium hidup yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui fasilitas ini, mahasiswa dan dosen dapat terlibat langsung dalam proses produksi, riset, serta pengembangan produk pangan berbasis gizi. Dengan demikian, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang aplikatif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa SPPG memiliki potensi besar menjadi pusat inovasi dalam pengembangan produk pangan berbasis gizi berkelanjutan. Oleh karena itu, percepatan operasional fasilitas tersebut menjadi penting agar dapat segera difungsikan secara optimal dan menjadi percontohan nasional dalam layanan pemenuhan gizi berbasis perguruan tinggi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis semakin menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam pemerataan pendidikan bermutu. Pemenuhan gizi yang optimal diyakini akan meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, serta capaian akademik, khususnya di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan.
)* Analis Kebijakan
