• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Kesehatan»Masyarakat Sambut Positif Program Vaksinasi Covid-19

Masyarakat Sambut Positif Program Vaksinasi Covid-19

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 29 November 2020

Oleh : Deka Prawira

Ketika pandemi sudah kita lewati selama lebih dari 8 bulan, ada harapan baru untuk mengakhirinya. Vaksin Corona diperkirakan siap pada Desember 2020 atau paling lambat awal tahun depan. Adanya imunisasi ini disambut baik oleh masyarakat, karena mereka tak ingin tertular virus covid-19.

Rencana masuknya vaksin Corona ke Indonesia sudah ditunggu oleh masyarakat. Walau saat ini status vaksin masih dalam masa pengujian dan penyempurnaan, namun dipastikan beberapa bulan lagi akan dimulai imunisasinya. Vaksin sangat penting agar daya tahan tubuh kita makin kuat dari serangan Corona, sehingga pasiennya berkurang dan pandemi lekas berakhir.

UNICEF mengadakan survey mengenai penerimaan vaksin covid-19 di Indonesia. Hasilnya, 65% responden mengaku mau diimunisasi ketika vaksinnya sudah tersedia.

Sementara yang menolaknya hanya 7,6%. Lantas, sudah ada 75% masyarakat yang mengetahui bahwa vaksin Corona akan tersedia dalam waktu dekat. Hal ini dinyatakan oleh Rizky Ika, UNICEF communication development specialist.

Rizky melanjutkan, penerimaan vaksin tergantung dari geografis, ekonomi, status sosial, dan pendidikan. Penerimaan vaksin terbanyak ada di Papua, yakni 75%. Sedangkan terendah ada di Aceh, yakni 45%. Survey ini dilakukan agar pemerintah melakukan strategi komunikasi dan pelaksanaan berdasarkan data. Jadi yang menolak vaksin akan didekati dan diyakinkan keamanannya.

Baca juga: Mengapresiasi Pemerintah RI Berikan Gelar Pahlawan Bagi Tokoh Papua

Masyarakat yang menolak vaksin karena beranggapan imunisasi ini haram. Hal ini yang masih perlu diluruskan. Karena dalam pembuatannya, vaksin covid-19 tidak mengandung zat yang terbuat dari babi. Karena dalam proses pembuatannya, diawasi oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, tim satgas covid-19, sampai pemuka agama.
Di sinilah perlunya peranan pemuka agama dalam mendukung program pemerintah.

Mereka diharap ikut mendukung gerakan imunisasi Corona dan mempergunakan pengaruhnya, agar makin banyak masyarakat yang mau disuntik vaksin. Karena statusnya sudah halal dan aman. Sehingga 100% masyarakat mau divaksin oleh pemerintah.

Pemberian vaksin ini sangat penting karena setelah disuntik, masyarakat akan kebal dari Corona. Sehingga kita bisa mengakhiri masa pandemi dan beraktivitas dengan normal. Jika pandem berakhir maka diharap keadaan ekonomi membaik kembali dan Indonesia selamat dari krisis ekonomi jilid 2. Efek domino positif ini perlu diketahui oleh masyarakat.

Jadi, diharap semua masyarakat mau disuntik vaksin covid-19. Sebagai warga negara yang baik, mereka tertib dan mau menaati aturan pemerintah, termasuk imunisasi Corona. Lagipula, selama ini kita sudah familiar dengan imunisasi, mulai dari campak, hepatitis, sampai polio. Jadi jangan ada lagi yang menolak vaksin covid-19

Setelah semua divaksin, maka masyarakat masih diharap untuk tetap menjaga imunitas dan higienitas, agar tubuh sehat dan lingkungan bersih. Sehingga kebiasaan baik untuk tertib mencuci tangan dan pakai masker akan terus membudaya, walau pandemi sudah berakhir. Karena terbukti menyehatkan badan.

Pemberian vaksin covid-19 rencana akan dilakukan secara bertahap, mulai desember 2020 atau januari tahun depan. Nantinya, pihak yang akan disuntik imunisasi Corona pertama kali adalah tenaga medis, karena mereka yang beresiko tinggi untuk tertular dari pasien. Juga pihak yang sering berhubungan dengan orang lain, misalnya yang bekerja di ranah pelayanan publik.

Masyarakat diminta untuk tidak khawatir, karena nanti semua orang akan diberi vaksin covid-19. Pemberian prioritas kepada tenaga medis diberikan karena mereka memang membutuhkannya sebegai benteng pelindung, bukannya menganak-emaskan. Sekaligus sebagai bentuk penghormatan, karena mereka rela bekerja dalam APD selama berjam-jam tanpa lelah.

Imunisasi Corona memang baru akan diadakan beberapa bulan lagi. Namun sudah dipastikan mayoritas masyarakat menyetujuinya. Mereka ingin agar pandemi covid-19 cepat selesai dan beraktivitas dengan normal, tanpa takut resiko tertular Corona di luar rumah.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.