Masyarakat Sambut Antusias Kehadiran Sekolah Rakyat, Bukti Pendidikan Jadi Prioritas Utama Negara

Masyarakat Sambut Antusias Kehadiran Sekolah Rakyat, Bukti Pendidikan Jadi Prioritas Utama Negara

Jakarta — Antusiasme masyarakat mengemuka di berbagai wilayah terhadap program Sekolah Rakyat. Kehadiran program ini dipandang sebagai penegasan nyata bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan, sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini bersifat struktural.

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa peresmian ratusan Sekolah Rakyat bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan akses pendidikan. “Hari ini bukan hanya meresmikan Sekolah Rakyat, tetapi menjadi pengingat bahwa negara hadir dan pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” ujarnya saat peresmian.

 

Ia menjelaskan, melalui pengoperasian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti proses pembelajaran. Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit, termasuk kelompok miskin ekstrem serta anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal yang memadai.

 

Menurut Prasetyo Hadi, meskipun pada awalnya program Sekolah Rakyat sempat diragukan oleh sebagian pihak, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut secara konsisten, bersamaan dengan perbaikan sekolah reguler. “Tahun ini pemerintah menargetkan renovasi minimal 60.000 sekolah, sekaligus peningkatan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran agar mutu pendidikan semakin merata,” katanya.

 

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggantikan peran sekolah reguler, melainkan melengkapi sistem pendidikan nasional agar anak-anak dari keluarga paling rentan tidak tertinggal dari arus pembangunan.

 

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan panel interaktif ke sekitar 288.000 sekolah pada 2025 sebagai bagian dari transformasi sarana pendidikan berbasis teknologi. Langkah-langkah terobosan tersebut diambil untuk memastikan pendidikan menjadi instrumen utama dalam mendorong mobilitas sosial dan kebangkitan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

 

Antusiasme masyarakat juga tampak jelas saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat secara simbolis di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak kedatangan Presiden hingga menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, warga memadati jalur yang dilalui untuk menyampaikan sambutan hangat. Presiden pun membalas sapaan masyarakat dari atas kendaraan, menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.

 

Dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan yang adil dan merata, dari perkotaan hingga pelosok negeri, sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025