• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Masyarakat Papua Menolak Separatis dan Mendukung Otsus

Masyarakat Papua Menolak Separatis dan Mendukung Otsus

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 17 April 2021

Oleh : Robert Krei

Warga Papua 100% mendukung Otsus karena mereka merasa daerahnya makin maju pasca diberlakukannya program ini, sejak tahun 2001. Otsus dinilai berhasil membuat wajah Papua berubah jadi makin modern.

Karena telah dibangun banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang sudah dimanfatkan oleh rakyat Papua. Mereka juga menolak OPM dan tidak mau mendirikan Republik Federal Papua Barat.

Papua adalah wilayah timur Indonesia yang memiliki banyak potensi. Mulai dari fisik rakyatnya yang kuat, sampai hasil bumi yang kaya. Masyarakat di Papua hidup dengan damai, kecuali ketika ada serangan dari kelompok separatis. Mereka ingin mengajak warga untuk memberontak dan mengkampanyekan Papua merdeka.

Padahal warga Papua tidak suka jika dipaksa untuk bergabung dengan OPM. Sejumlah warga di Wamena melakukan aksi protes dengan membakar bendera bintang kejora (bendera kebangsaan OPM). Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk setia kepada NKRI dan menolak jika diajak membentuk Republik Federal Papua Barat.

Aksi protes warga sipil Papua ini merupakan wujud kebencian mereka terhadap OPM. Pasalnya, kelompok separatis ini selalu memaksa masyarakat untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal 1 desember, saat ulang tahun OPM. Padahal warga tidak ada yang mau melakukannya, karena lebih memilih mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya.

Masyarakat tidak mau bergabung dengan OPM walau mereka menakut-nakuti dengan senjata KKB (kelompok kriminal bersenjata), karena sudah nyaman menjadi WNI. OPM tak akan pernah tahu, saat ini warga dimanjakan oleh pemerintah berkat program Otsus. Setelah ada Otsus, ada berbagai kemajuan di Papua, sehingga daerah ini makin modern dan rakyatnya makmur.

Bagi OPM, pemerintah pusat adalah penjajah, oleh karena itu mereka menentang Otsus. Seperti pada beberapa saat lalu, ketika Jalan Trans Papua masih dalam tahap pembangunan, ada gangguan dari sejumlah anggota OPM.

Setelah kejadian itu, maka pengamanan pekerja makin ditingkatkan, dan bekerja sama dengan aparat. OPM juga tak paham bahwa masyarakat lebih memilih pemerintah pusat dan mendukung Otsus.

Pada akhir februari 2021, sejumlah warga dari perwakilan wilayah adat Tabi dan Seireri menggelar aksi damai di depan sebuah hotel.

Karena di dalam hotel ada anggota majlis rakyat Papua (MRP) yang sedang rapat. Mereka menyatakan dukungannya terhadap otonomi khusus, yang akan dilanjutkan tahun ini.
Ondofolo Baskuliboi, ketua aksi ini, menyatakan bahwa MRP harus mendengarkan suara rakyat dan harus tetap melaksanakan Otsus jilid 2.

Mereka tidak boleh memutuskan sendiri. Dalam artian, walau MRP adalah perwakilan rakyat Papua, tetapi mereka harus tetap meminta saran dan pendapat dari rakyat.

Masyarakat ngotot minta Otsus dilanjutkan karena sudah mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) di wilayah Abepura telah mendapatkan bantuan pinjaman modal, sehingga bisa berjualan sayuran dan hasil bumi lain di pasar. Anak-anak juga mendapat beasiswa, sehingga bisa sekolah sampai SMA, bahkan kuliah (bagi yang berprestasi).

Selain itu, dana Otsus juga disalurkan di bidang kesehatan. Sehingga warga tidak harus pergi jauh ke Jayapura atau Manokwari saat akan berobat ke Rumah Sakit. Namun mereka bisa langsung ke Puskesmas terdekat, karena di sana ada tenaga kesehatan yang mumpuni dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Masyarakat Papua sudah tegas menolak OPM karena kelompok separatis itu tidak setia pada negara. Mereka ogah diajak bergabung ke Republik Federal Papua Barat dan lebih memilih untuk ikut NKRI.

Karena dengan menjadi WNI, rakyat Papua mendapatkan bayak fasilitas berkat dana Otsus. Mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, sampai beasiswa.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.