Masyarakat Optimis Pembangunan IKN Nusantara Sesuai Jadwal

Masyarakat Optimis Pembangunan IKN Nusantara Sesuai Jadwal

Oleh : Elisabeth Titania Dionne

Ibu Kota Negara sedang dalam masa pembangunan dan pemerintah optimis prosesnya akan lancar dan tepat waktu hingga selesai 100%. Untuk membuat ibu kota yang canggih sekaligus hijau memang butuh waktu, sehingga diperlukan dukungan semua pihak agar perpindahan Ibu Kota dapat terwujud sepenuhnya.

Ibu Kota Negara Indonesia yang baru dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan dinamai Nusantara. Pembangunan ini merupakan mega proyek sehingga butuh waktu bertahun-tahun.

Masyarakat sangat terpukau dengan konsep IKN, yang walau belum selesai, sudah mengagumkan. IKN Nusantara bukan sekadar ibu kota biasa, bukan kota megapolitan dengan gedung raksasa seperti Jakarta, tetapi akan jadi green city yang canggih.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor hingga pemukiman.
Menurut Presiden, proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sudah mulai dikerjakan di lapangan. Masyarakat tidak usah ragu-ragu karena di lapangannya sudah bergerak sebagaimana mestinya.
Salah satu infrastruktur yang telah dimulai pembangunannya adalah perumahan untuk para menteri. Presiden memberikan target bahwa pembangunan 36 rumah menteri tersebut harus selesai pada Juni 2024 mendatang. Pemerintah mentargetkan tanggal 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Kemudian, hingga saat ini tidak ada kendala maupun hambatan dalam pembangunan IKN. Baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja.
Presiden Jokowi optimis kawasan Istana Kepresidenan akan siap digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2024 mendatang. Presiden juga sudah berkomunikasi dengan perancangnya, pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, dan manajer di lapangan.
Pembangunan IKN akan selesai sesuai dengan jadwal dan yang diprioritaskan adalah kawasan sekitar Istana Kepresidenan. Penyebabnya ia adalah bangunan yang paling penting, yang menjadi kantor bagi presiden di IKN Nusantara. Kemudian, upacara 17 Agustus 2024 tidak dilaksanakan di DKI Jakarta seperti biasanya, tetapi di IKN Nusantara, sehingga wajar jika Istana Kepresidenan yang pertama kali diselesaikan pembangunannya.
Kemudian, masyarakat tak perlu takut proyek IKN ini akan mangkrak, meski masa jabatan Presiden Jokowi berakhir tahun 2024. Penyebabnya karena ada UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan IKN akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Nikolas Agung SR, Direktur Utama PT Amarta Karya, mengapresiasi konsep besar pembangunan IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi. Pembangunan IKN akan mengubah wajah Indonesia di mata dunia internasional. Di kawasan IKN akan ada 3 konsep perkotaan, yakni green city, smart city, dan sponge city.
Masyarakat internasional akan terkesima karena persepsi mereka terhadap Kalimantan Timur berubah drastis. Indonesia adalah negara berkembang dan Borneo identik dengan hutan lebat, bisa jadi ada dugaan bahwa di sana masih sangat tradisional. Namun adanya IKN yang sangat modern akan membalikkan persepsi tersebut. Terlebih kota ini akan jadi smart city, sponge city, sekaligus green city.
Green city alias forest city adalah konsep yang benar-benar baru. Tidak akan ada kekhawatiran terjadi penggundulan hutan di Kalimantan gara-gara ibu kota Indonesia dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara. Lingkungan akan tetap asri karena forest city merupakan kota yang dikelilingi hutan. Ibu kota baru akan sangat spektakuler karena baru pertama kali ada green city di Indonesia.
Untuk mendukung forest city maka juga dibangun area pembibitan pohon, dan sudah ada banyak pohon yang ditanam di sekitar Kantor Kepresidenan IKN. Nantinya Indonesia akan disorot karena ibu kotanya sangat hijau dan ramah lingkungan. Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia, dan dijamin tidak ada hutan yang pepohonannya ditebang demi ambisi membangun ibu kota negara.
Kemudian, konsep smart city juga masih baru diterapkan di Indonesia. IKN Nusantara tidak hanya hijau tetapi merupakan kota cerdas dengan segala fasilitas yang memudahkan maasyarakatnya. Kalimantan tidak bisa tertinggal dari Jawa atau pulau lainnya, karena fasilitas berupa listrik, internet 5G, dan lain-lain, akan masuk ke IKN. Masyarakat IKN yang merupakan pendatang (karena pegawai pemerintah Jakarta dulunya) akan betah di sana.
Pembangunan IKN Nusantara akan tepat waktu dan Presiden Jokowi datang ke Penajam Paser Utara untuk memantau progress-nya. Dengan berdirinya IKN maka akan jadi sejarah baru Indonesia karena sebuah ibu kota berada di tengah hutan yang asri. IKN jadi kota yang modern sekaligus hijau, dan konsep ini dipuji oleh banyak orang di seluruh dunia.

)* Penulis adalah kontributor Kontributor Gelora Media Institute

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti 

By 0

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti  Oleh : Desti Aisyah Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga ketenangan publik dan menghormati proses hukum. Di tengah perbedaan pandangan yang semakin mudah berkembang di ruang publik, kedewasaan demokrasi menjadi semakin penting. Kritik terhadap pemerintah harus tetap memiliki ruang, sementara tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena kebebasan berpendapat dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak masyarakat. Peristiwa kericuhan setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya keseimbangan tersebut. Aksi yang pada awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang diwarnai perusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk 160 anak. Dari proses pemeriksaan tersebut, sejumlah orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Pada perkembangan berikutnya, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi 49 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan massa, tetapi juga bagaimana aparat memilah antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pentingnya membedakan masyarakat yang menjalankan hak menyampaikan aspirasi dengan pihak yang diduga melakukan tindakan pidana. Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan pemeriksaan berdasarkan usia, peran, dan dugaan keterlibatan masing-masing orang yang diamankan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proses hukum tidak dilakukan secara serampangan. Setiap tindakan aparat mengindikasikan dasar yang jelas, sementara masyarakat yang diperiksa juga mendapatkan kepastian mengenai alasan mereka diamankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak berpendapat yang harus dilindungi negara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan ketidakpuasan, termasuk melalui demonstrasi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, menjaga ketenangan publik seharusnya berjalan bersamaan dengan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu membangun pendekatan yang mampu membedakan kritik, aksi damai, dan tindakan yang benar-benar mengarah pada pelanggaran hukum. …

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat

By 0

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat  Oleh: Ricky Rinaldi Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga telah dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan untuk menahan diri setelah aspirasi disampaikan. Menahan diri pascademonstrasi bukan berarti menghentikan kritik atau mengabaikan tuntutan masyarakat. Sikap tersebut justru menjadi bagian dari upaya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Setelah aksi berakhir, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan persoalan pada ruang dialog, evaluasi, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. …

All Rights Reserved © 2025