• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Masyarakat Mengapresiasi Pengembangan Vaksin Karya Anak Bangsa

Masyarakat Mengapresiasi Pengembangan Vaksin Karya Anak Bangsa

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 8 February 2022

Masyarakat Mengapresiasi Pengembangan Vaksin Karya Anak Bangsa

Oleh : Alfisyah Diansari

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin uji klinis perdana bagi Vaksin Merah Putih. Masyarakat pun mengapresiasi upaya pengembangan Vaksin Merah Putih yang seratus persen karya Anak Bangsa.

Sudahkah Anda divaksin sampai dua kali dan menunggu giliran suntik booster? Saat ini sudah ada vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia yang digunakan pada program vaksinasi nasional, yakni keluaran Sinovc, AstraZaneca, dll.

Vaksin-vaksin ini didapatkan dari luar negeri karena pada awal pandemi Indonesia belum memiliki vaksin buatan sendiri. Akan tetapi tahun 2022 ini kita bangga karena sudah ada Vaksin Merah Putih made in Indonesia.

Kepala BPOM (badan pengawas obat dan makanan) Penny Lukito menyatakan bahwa hasil uji praklinik Vaksin Merah Putih berjalan dengan baik.

Uji praklinik tersebut berdasarkan imunogenisitas dan keamanan. Dalam artian, Vaksin Merah Putih udah terbukti aman dan tidak usah diragukan lagi efektivitasnya, karena tidak kalah dengan merek lain yang buatan luar negeri.

Penny menambahkan, Vaksin Merah Putih rencananya akan disuntikkan pada pertengahan tahun 2022, karena menunggu izin resminya. Dalam artian, nanti masyarakat yang belum divaksin, kemungkinan besar akan mendapatkan vaksin jenis ini. Mereka tidak usah pilih-pilih karena Vaksin Merah Putih sama efektifnya dalam meningkatkan kekebalan tubuh untuk merangi corona.
Jika Vaksin Merah Putih terbukti aman dan berkhasiat maka akan mensukseskan program vaksinasi nasional. Penyebabnya karena distribusi vaksin makin cepat. Tidak usah menunggu kedatangan container berisi ampul-ampul vaksin dari luar negeri. Akan tetapi langsung saja disitribusikan dari pabrik vaksin di Indonesia lalu disebarkan ke seluruh Indonesia.
Jika distribusi vaksin lebih cepat maka akan mempercepat pula selesainya program vaksinasi nasional. Target pemerintah pada program ini adalah maksimal 18 bulan setelah maret 2021. Saat distribusi lancar maka kita optimis target akan tercapai dan cakupan vaksinasi makin meluas.
Cakupan vaksinasi memang harus diperbesar karena per Januari 2022 baru 124 juta penduduk yang sudah divaksin sampai 2 kali (menurut data dari Tim Satgas Penanganan Covid-19). Berarti nyaris 50% WNI sudah divaksin. Jika dihitung maka baru pada awal tahun depan program vaksinasi selesai, sehingga tidak memenuhi target pemerintah.
Percepatan vaksin memang harus ditekan karena saat pandemi kita berburu dengan waktu. Pertama, ganasnya omicron sudah memakan korban jiwa dan virus covid-19 varian terbaru ini menyebar 70 kali lebih cepat daripada varian delta. Jika makin banyak yang divaksin tentu tubuhnya kebal, sehingga tidak mudah tertular omicron, tentu dengan syarat berdisiplin protokol kesehatan 10M.
Kedua, herd immunity memang harus lekas terbentuk, dan syarat kekebalan komunal ketika minimal 75% penduduk dalam satu wilayah sudah divaksin. Saat ini syarat tersebut belum tercapai sehingga masa pandemi dinyatakan belum usai. Padahal kekebalan ini dibutuhkan karena bisa menekan angka penularan corona.
Makin kecil angka penularan corona makin bagus karena tak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, tetapi juga pariwisata, ekonomi, dll. Sehingga Indonesia bisa bangkit dari badai covid dan pelan-pelan pulih dalam hal finansial. Oleh karena itu Vaksin Merah Putih menjadi penyelamat karena bisa mempercepat vaksinasi dan membentuk kekebalan kelompok.
Saat Vaksin Merah Putih dinyatakan aman dan berkhasiat maka kita lega karena vaksin buatan Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Dengan begitu maka persediaan vaksin aman dan distribusinya lebih cepat, sehingga mempercepat pula program vaksinasi nasional dan terbentuknya herd immunity.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.