Masyarakat Mendukung Penyelenggaraan PON Papua

Oleh : Sabby Kosay

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan event olahraga multicabang yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tahun ini Papua kebagian jatah untuk menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional tersebut.

Masyarakat Papua merespons positif acara tersebut, sehingga diharapkan mampu mempromosikan Papua kepada Dunia.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua juga meminta dukungan masyarakat adat untuk mendukung Training Center (TC) atlet-atlet Papua yang akan berlaga di pekan Olahraga Nasional (PON) XX tanggal 02-13 Oktober 2021 mendatang.

Sementara itu, pemerintah Kota Jayapura juga menyiapkan sejumlah obyek wisata pantai untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua di kluster kota Jayapura, Papua.

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) di Jayapura menuturkan, Tuhan memberikan tanah kita Port Numbay dengan segala keindahan obyek wisata pantainya, sehingga dapat mendatangkan pemasukan untuk kesejahteraan, apalagi saat PON 2021 ini, di mana tentu saja wisatawan akan berbondong-bondong datang ke kota Jayapura.

Dirinya mengakui, keindahan objek wisata pantai di Kota Jayapura merupakan peluang yang bagus untuk mendatangkan uang bagi masyarakat pengelola pantai.

Pada kesempatan berbeda, sekretaris komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Kenius Kogoya berharap agar seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua.

Kenius menuturkan, bahwa PON tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pesimis dan harus optimis bahwa PON harus sukses di Papua. Tidak boleh kita menanggapi hal-hal yang membuat kurang bagus di sini, meskipun pihaknya tahu ada yang terjadi di Papua, tetapi dukungan terhadap event ini harus tetap solid.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

Event nasional ini patut didukung karena PON mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung apalagi masyarakat bisa menjual aksesoris khas lokal Papua, juga makanan-makanan khas lokal bisa dijual di tempat wisata.

Hal itu tentu saja akan mendongkrak penjualan ekonomi bahkan PAD di setiap daerah yang ditunjuk sebagai cluster PON.
Pada kesempatan berbeda, Tokoh perempuan di Wamena, Marta Itlay, mengajak kepada seluruh masyarakat di Papua untuk menyukseskan PON XX di Papua.

Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus antusias untuk turut serta dalam mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua.

Marta menyebutkan dukungan kegiatan PON di Papua juga patut didukung oleh anak muda di Papua sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpengaruh oleh hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 DI Papua.

Pelaksanaan PON di Papua akan mendatangkan banyak atlet dari seluruh Indonesia. Untuk itu, masyarakat harus menjadi tuan rumah yang baik dan membantu pelaksanaan PON berlangsung baik dan lancar.

Penyelenggaraan PON di Papua tidak hanya sebagai ajang memperebutkan medali semata. Hal yang paling penting adalah menjadi arena untuk memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan dan solidaritas antardaerah.

Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan. Sehingga ditengah Pandemi ini, tentu semua pihak akan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.

PON memiliki sejarah yang panjang, event tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1948 dalam kondisi perang dan diblokade Belanda, pemerintah Indonesia tak gentar menggelar hajatan besar Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama.

Presiden Ir Soekarno sendiri hadir dalam pembukaannya pada 9 September 1948.
Saat itu PON tidak hanya menyelenggarakan event olahraga semata, PON juga mengandung pesan politik, dimana dengan terselenggaranya PON ini bermaksud ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia adalah negara berdaulat.

Dalam event PON nanti, tak kurang akan ada 6.442 atlet dari berbagai penjuru Tanah Air akan datang ke Papua. Jumlah tersebut belum ditambah official dan suporter. Tentu hal tersebut akan menjadikan Papua menjadi semakin semarak dengan semangat persatuan.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

 

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025