Masyarakat Mendukung KTT ASEAN

Oleh : Anindita Hapsari

KTT ASEAN akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 april 2021. Acara ini sangat krusial, karena mengundang para pemimpin di seluruh wilayah ASEAN, mulai dari Malaysia hingga Filipina. Masyarakat Indonesia mendukung KTT ini, karena akan mempererat persahabatan antar bangsa.

Walau masih pandemi, KTT ASEAN ke-38 akan digelar di Indonesia. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, agar acara ini berjalan dengan mulus. KTT dilaksanakan secara langsung mulai 23 april 2021, bukan via online seperti tahun lalu, karena kasus corona sudah mulai menurun.

Indonesia akan berusaha menjadi tuan rumah KTT yang sempurna. karena keberhasilan acara ini akan membawa nama negeri kita di hadapan dunia internasional. Karena acara ini akan dihadiri segenap perwakilan dari negara-negara ASEAN. Sehingga harus dipersiapkan sebaik-baiknya.

Masyarakat diminta untuk mendukung KTT ASEAN dengan meramaikannya di media sosial. Acara sebesar ini tentu sangat membanggakan, karena Indonesia dipercaya jadi tuan rumah dan menunjukkan bahwa negeri ini bisa meng-handle acara sebesar itu. Keuntungan dari tuan rumah adalah bisa lebih luwes dalam networking, sehingga akan menguntungkan dari segi bisnis.

Jangan malah menggelar unjuk rasa untuk menentang KTT ASEAN. Pertama, tidak ada gunanya untuk berdemo, karena walau ada yang protes, acara ini akan terus berjalan. Karena KTT sangat penting untuk persahabatan antar negara di ASEAN dan menunjukkan solidaritas antar bangsa.

Kedua, demo di kala pandemi tentu sangat berbahaya, karena berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Memang saat demo banyak yang pakai masker, tetapi siapa yang menjamin jika maskernya tidak akan dilepas? Mengingat suasana unjuk rasa yang panas, maka masker akan berpotensi untuk diturunkan.

Unjuk rasa saat pandemi tentu akan berdesak-desakan karena dihadiri oleh banyak orang. Saat berkumpul, maka protokol kesehatan physical distancing akan dilanggar oleh mereka. Jika ada salah satu saja yang jadi OTG, maka ratusan orang lain akan tertular corona dari droplet yang tersebar. Sungguh mengerikan jika hal ini benar-benar terjadi.

Sedangkan yang ketiga, demo di acara KTT ASEAN tentu akan memalukan nama Indonesia di mata dunia. Untuk apa ada acara yang bagus untuk berjejaring, malah diprotes? Hal ini menunjukkan oknum pendemo yang berpikiran picik dan tidak berpandangan jauh ke depan, karena KTT memiliki lebih banyak manfaat daripada kerugian.

Memang pada KTT ASEAN ini ada tokoh kontroversial yang direncanakan datang, yakni pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing. Ia yang menjadi sorotan karena perintahnya untuk menangkap Aung San Suu Kyii dan memimpin kudeta Myanmar. Akan tetapi, walau Min dipersilakan datang, bukan berarti Indonesia mendukung junta militer Myanmar.

Para pendemo perlu memikirkan hal ini. Karena KTT ini direncanakan bukan mendadak, melainkan sudah setahun sebelumnya. Yang diundang adalah pemimpin tiap negara. Sedangkan saat ini posisi orang nomor 1 dipegang oleh Min Aung Hlaing, sehingga ialah yang akan datang ke Jakarta. Padahal tahun lalu masih dipegang oleh Aung San Suu Kyii.

Daripada berdemo dan panas-panasan sambil berpuasa (dan berpotensi batal karena kehausan, lebih baik kita ikut mempromosikan KTT ASEAN. Walau buka duta resmi, tetapi tiap WNI bisa menjadi penggembira acara itu di dunia maya. Caranya dengan memajang poster tentang KTT dan men-share berita-berita positif tentangnya.

Lebih baik batalkan niat untuk berunjuk rasa menentang KTT ASEAN. Pertama, di bulan puasa adalah momen damai, amat tidak elok untuk berdemo. Kedua, demo bisa menyebabkan klaster corona baru. Sedangkan yang ketiga, pemimpin militer Myanmar datang karena diundang sebegai perwakilan, bukan karena Presiden Jokowi membelanya.

Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

 

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025