Masyarakat Dukung Pemerintah Berantas Tuntas Judi Online

Masyarakat Dukung Pemerintah Berantas Tuntas Judi Online

*Jakarta* – Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberantasan judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum, yang sepakat bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan bangsa.

Anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena judi online yang dinilai merusak karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa generasi muda seharusnya fokus pada kegiatan yang produktif, bukan terjebak dalam ilusi kekayaan instan yang ditawarkan judi online.
“Generasi muda yang seharusnya produktif malah terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Ini masalah besar bagi pembangunan karakter bangsa,” ujar Gus Athoillah.

Ia juga menyerukan perlunya kolaborasi untuk menyediakan alternatif yang positif bagi generasi muda. “Kita harus bersama-sama memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas yang positif, seperti pendidikan dan kewirausahaan, agar mereka tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang ditawarkan judi online,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Molly Prabawaty, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret untuk memerangi judi online. Sejak 2017 hingga Desember 2024, sebanyak 5,4 juta konten terkait judi online telah berhasil diblokir.
“Semua itu, kembali lagi, sebagai hasil dari sebuah kolaborasi. Tanpa itu mustahil kami bisa melakukannya sendiri,” jelas Molly.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi online. “Bersama, kita bisa melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judol. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Judi online adalah penipuan,” ujarnya.
Molly juga mengingatkan masyarakat untuk saling menjaga dan menciptakan kesadaran bersama akan bahaya judi online. “Saling mengingatkan dan menjaga lingkungan sekaligus menciptakan kesadaran bersama akan bahaya perjudian online,” tambahnya.
Kapolres Kotawaringin Timur, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, S.H., S.I.K., M.H., turut mendukung langkah ini dengan mengedepankan pendekatan preventif melalui Bhabinkamtibmas. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya secara masif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk judi online, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama,” kata Resky.
Menurutnya, judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak buruk bagi individu dan keluarga, seperti menghancurkan perekonomian dan moral pelakunya. “Bagi yang sudah terlanjur melakukannya agar segera berhenti, sebab kegiatan judi tidak akan menguntungkan,” imbuhnya.
Upaya pemerintah dalam memberantas judi online diapresiasi masyarakat luas yang melihatnya sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan terus berjalan untuk memastikan bahwa generasi muda tidak terjebak dalam jerat judi online.
Melalui kebijakan tegas dan dukungan bersama, Indonesia bergerak menuju masyarakat yang lebih produktif dan bebas dari ancaman judi online.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025