Masyarakat Aceh Menolak Pengibaran Bendera Bulan Bintang
Oleh : Muhammad Farhan
Masyarakat Aceh menolak pengibaran bulan bintang yang identik dengan organisasi terlarang, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rakyat Aceh menyadari bahwa pengibaran tersebut bertentangan dengan konstitusi dan menciderai semangat persatuan Indonesia.
Indonesia adalah negara demokratis dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Akan tetapi pernah ada gejolak di Aceh yang dimulai tahun 1976, ketika ada GAM (gerakan aceh merdeka) yang ingin membelot, dengan alasan ingin mendirikan negara berbasis agama, bukan demokrasi. Gerakan ini tentu ilegal dan baru bisa diatasi puluhan tahun kemudian.
Pasca tsunami di Aceh, tepatnya tahun 2005, ada perjanjian antara pemerintah dan GAM. Mereka sepakat untuk berdamai dan GAM berjanji untuk tidak mengajak rakyat di Tanah Rencong untuk membelot. Perdamaian ini sangat dirindukan karena warga sipil tidak mau ada pertikaian di Aceh tercinta, yang diakibatkan oleh serangan anggota GAM.
Akan tetapi ada kombatan yang masih saja berkeliaran diam-diam lalu memprovokasi rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera bulan bintang alias bendera GAM. Penyebabnya karena tanggal 4 desember adalah hari ulang tahun GAM, sehingga mereka ingin merayakannya dengan mengibarkan bendera.
Mukhlis Basyah, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) menyatakan bahwa jangan ada masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang, sebelum maupun saat ulang tahun GAM. Dalam artian, beliau ingin agar suasana tetap kondusif dan tidak ada bendera lain yang dikibarkan kecuali merah putih sebagai simbol kedaulatan Indonesia.
Mukhlis yang mantan bupati Aceh besar berpesan bahwa pada saat ulang tahun GAM, ia berkolaborasi dengan pihak Polri dan TNI. Tujuannya agar situasi tetap kondusif pada hari-H (hari ulang tahun GAM). Dalam artian, jangan sampai pada hari milad tersebut malah memicu kerusuhan dan akhirnya rakyat yang dirugikan karena menimbulkan korban luka-luka.
Hari ulang tahun GAM memang mendebarkan karena ada potensi kerusuhan. Walau organisasi pemberontak ini telah menandatangani perjanjian perdamaian, tetapi takut ada mantan kombatan yang diam-diam bergerilya lalu ‘turun gunung’ dan mengajak rakyat di Tanah Rencong untuk bersama-sama mengibarkan bendera bulan bintang, sebagai simbol kemerdekaan di Aceh.
Jangan sampai GAM bangkit lagi karena tidak boleh ada pembelotan di Indonesia. Tidak bisa ada negara di dalam negara karena akan sangat membingungkan. Lagipula rakyat Aceh tidak mau jika diajak GAM untuk berperang, karena mereka juga tak mau diajak membuat negara sendiri. Mereka sangat setia kepada Indonesia dan tidak mau diajak mengibarkan bendera selain merah putih.
Aramiko Aritonang, tokoh masyarakat Gayo, menyatakan bahwa bendera bulan bintang tidak mencerminkan rakyat Aceh secara keseluruhan. Ia lebih memilih mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kesetiaan pada Indonesia.
Ketika ada bendera bulan bintang yang dikibarkan maka akan langsung diturunkan oleh aparat. Hal ini untuk mencegah potensi kerusuhan, dan menurut aturan seluruh warga negara Indonesia memang tidak boleh mengibarkan bendera selain merah putih.
Sementara itu, sebagian warga di Aceh barat mengadakan konvoi dengan mengibarkan bendera merah putih. Mereka dengan tegas menolak bendera bulan bintang dan pendirian negara Aceh merdeka.
Pengibaran bendera selain merah putih tentu terlarang di Indonesia, termasuk pula bendera bulan bintang. Bendera yang jadi simbol GAM tersebut menjadi terlarang karena menyatakan sikap seseorang untuk medukung gerakan aceh merdeka dan tidak setia kepada Indonesia. Masyarakat di Tanah Rencong dengan tegas menolak pengibaran bendera bulan bintang dan lebih memilih merah putih.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
