Mantab, Iman Imanuddin Jabat Ketua PBVSI Kota Tangerang Selatan

Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2021 – 2025 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dipimpin Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany berlangsung di Gedung Serba Guna Al Azhar BSD, Jumat (9/4/2021) dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Terpilih sebagai Ketua adalah AKBP Iman Imanuddin yang saat ini adalah Kapolres Tangerang Selatan. Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Harian dan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengprov PBVSI) Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga Tangerang Selatan, Ketua Koni Kota Tangerang Selatan, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Airin meminta pengurus PBVSI yang baru dapat meningkatkan prestasi olahraga bola voli Kota Tangerang Selatan.

“Saya berharap pada ketua dan jajaran pengurus PBVSI Kota Tangerang Selatan yang baru agar mampu meningkatkan prestasi bola voli Kota Tangerang Selatan, tidak hanya di level Provinsi, tapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional,” kata Airin.

Selain itu, Airin juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap atlet, khususnya voli, agar regenerasi dan prestasi olahraga di Kota Tangerang Selatan terus berjalan.

“Kota Tangerang Selatan memiliki potensi atlet voli yang bagus, selain itu voli adalah olahraga rakyat yang sangat menghibur. Oleh karrenanya, kita perlu menggali bibit-bibit mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga tingkat kota. Selain itu, kita perlu menambah sarana dan prasarana yang ada,” terangnya.

Airin juga meyakini, di tangan AKBP Iman Imanuddin dan jajarannya, bola voli Kota Tangerang Selatan bisa berkembang lebih baik ke depannya.

“Saya mengenal Pak Iman sebagai figur pekerja keras dengan motivasi dan daya inovasi yang kuat. Saya berharap dan yakin, olah raga bola voli Kota Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan beliau Insya Allah akan berkembang lebih baik lagi,” imbuh Airin.

Ketua PBVSI Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2021-2025 Iman Imanuddin menyatakan kesiapan memajukan olahraga voli di Kota Tangerang. Iman menjelaskan langkah awal untuk menyusun program dan kebijakan strategis jangka pendek dan jangka panjang, terutama pembinaan atlet-etlet dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan prestasi bola voli Kota Tangerang Selatan dengan menjalankan berbagai program dan kebijakan terkait. Disamping itu, kami akan memberi perhatian tersendiri dalam upaya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan prestasi bola voli Kota Tangerang tersebut,” paparnya.

Setelah terbentuk kepengurusan PBVSI Kota Tangerang Selatan masa bakti 2021-2025, Iman merencanakan melakukan evaluasi dan konsolidasi awal terkait pembinaan terhadap atlet-atlet PBVSI Kota Tangerang Selatan dalam situasi dan kondisi yang masih terkendala Covid-19.

“Meskipun masih dalam situasi pendemi Covid-19, kita tetap harus memikirkan dan berbuat untuk prestasi dan pembinaan bola voli Kota Tangerang Selatan, tentu dengan batas dan protokol kesehatan yang diperbolehkan.

Untuk itu, kita butuh dukungan dari semua pihak, khususnya dari KONI, Pemkot Tangerang Selatan, dan pihak-pihak lainnya” ujar Iman dalam sambutannya.

Untuk itu, Iman menekankan pentingnya koordinasi dan kekompakan kepengurusan PBVSI Kota Tangerang masa bakti 2021-2025.

Selain pembinaan atlet, Iman menambahkan, PBVSI Kota Tangerang Selatan akan mengupayakan penambahan lapangan bola voli untuk menggairahkan olahraga ini di masyarakat.

“Kebutuhan lapangan bola voli ini sangat diperlukan untuk mendukung upaya pembinaan prestasi, sekaligus memberi wahana positif bagi warga Tangerang Selatan,” terangnya.

“Kami akan memulai langkah baru dengan kepengurusan baru. Mohon doa restu dan dukungan semua pihak untuk kesuksesan dan prestasi bola voli Tangerang Selatan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas kiprah dan kontribusi kepengurusan PBVSI Kota Tangerang Selatan sebelumnya,” pungkasnya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025