Pemerintah terus mendorong keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesehatan nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengajak para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkontribusi melalui pola kemitraan, termasuk dalam pembentukan dapur bersama.
“Dengan skema kemitraan ini, UMKM tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga mendapatkan keuntungan langsung untuk pengembangan usaha mereka,” ujar Maman.
Ia menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam berbagai sektor program MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan nasional akan memperkuat posisi mereka di sektor ekonomi.
“Ini adalah peluang yang perlu dimaksimalkan sebaik mungkin,” tambahnya.
Pemerintah, lanjut Maman, telah menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang terintegrasi, UMKM di sektor pangan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
“Program MBG juga terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama terkait perlunya melibatkan UMKM daerah dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai skema dalam implementasi program ini, termasuk melalui uji coba yang melibatkan UMKM di berbagai daerah. Maman mencontohkan bahwa kebutuhan bahan pokok seperti beras, sayur, dan daging akan didorong untuk dipasok oleh UMKM lokal.
“Kami telah mengkomunikasikan ini kepada kepala daerah agar UMKM di daerah dapat terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dapur program MBG,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menilai bahwa dapur dalam program MBG perlu menggandeng UMKM pangan sebagai pemasok bahan pokok.
Menurutnya, hal ini akan memastikan pasokan bahan yang segar dan berkualitas bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Dengan melibatkan UMKM pangan lokal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa beroperasi dengan lebih efektif,” ujar Rina.
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di berbagai daerah pada 2025. Keberadaan dapur ini akan meningkatkan permintaan komoditas pangan lokal dan mendorong roda perekonomian daerah. Selain itu, kerja sama ini dapat mengatasi permasalahan biaya transportasi yang tinggi bagi petani dan produsen pangan.
“Program MBG dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk tumbuh. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebutuhan utama dalam program ini harus dipenuhi dari dalam negeri dan melarang impor,” lanjut Rina.
