Mahasiwa Berperan Penting Memajukan Papua dalam Bingkai NKRI

Mahasiwa Berperan Penting Memajukan Papua dalam Bingkai NKRI

Oleh : Alfred Jigibalom

Mahasiswa memiliki peran penting dalam memajukan Papua dalam bingkai NKRI. Dengan adanya peran aktif mahasiswa dalam membangun Papua maka diharapkan percepatan pembangunan di Papua akan segera terwujud.

Mahasiswa berbeda dengan pelajar walau sama-sama belajar. Jika pelajar hanya belajar dan mengerjakan PR, maka mahasiswa selain belajar di perpustakaan juga aktif berorganisasi sebagai bekal sebelum masuk ke dunia kerja. Mahasiswa juga diharap memajukan daerahnya karena rata-rata mereka perantau, karena menuntut ilmu di kota atau pulau lain.

Imran Coton, pengamat sosial politik menyatakan bahwa mahasiswa berperan penting dalam memajukan Papua dalam bingkai NKRI. Menurutnya, jika seorang mahasiswa telah lulus maka diharap bisa pulang kampung dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam artian, jangan malah keenakan di rantau lalu lupa akan janjinya untuk membangun Papua setelah jadi sarjana.

Apalagi jika para mahasiswa tersebut kuliah dengan dana otonomi khusus, maka diharap bisa balas budi dengan cara kembali ke tanah Papua dan membangun wilayah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Cara untuk membangun bisa dengan melamar kerja jadi ASN dan bertekad untuk reformasi birokrasi, dan mewujudkan ketertiban di Papua agar semuanya taat administrasi.

Para putra Papua juga bisa membangun dengan cara jadi pengusaha dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan begitu maka modernisasi di Papua akan cepat terwujud karena orang asli Papua ikut berkontribusi dan menyumbangkan ide-ide segar.
Selain itu, jika sarjana tersebut bukan jadi ASN atau pengusaha, maka mereka bisa memajukan Papua lewat pendidikan. Caranya bisa dengan memberikan pelatihan atau kursus singkat, sehingga rakyat di Bumi cendrawasih makin cerdas. Misalnya mereka bisa mengadakan workshop tentang teknik online marketing sehingga para pedagang bisa melebarkan sayap di dunia maya.
Imran Coton menambahkan, pemekaran wilayah Papua juga bisa memperbesar peluang bagi para sarjana, karena di provinsi baru tentu butuh pegawai administrasi. Mereka berpeluang besar diangkat jadi ASN di kantor pemerintah provinsi tersebut. Jadi, pulang ke Papua setelah wisuda adalah pilihan terbaik.
Tentu jadi ASN adalah pekerjaan yang bagus karena mendapatkan gaji yang cukup dan uang pensiun jika purna tugas. Belum tentu sarjana tersebut bisa jadi ASN jika tidak pulang kampung. Jadi jangan ragu untuk kembali ke Papua pasca merantau. Mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus sekaligus bisa membangun wilayahnya sendiri.
Ada banyak peluang kerja di Papua dan Papua Barat sehingga para sarjana tidak usah takut akan kehabisan kesempatan berkarir di kampungnya sendiri. Memang suasananya beda di rantau, tetapi siapa lagi yang akan memajukan Bumi Cendrawasih jika bukan orang asli Papua sediri? Rakyat Papua butuh kemajuan dan hal itu ada di pundak para mahasiswa.
Para mahasiswa yang akan jadi sarjana, jika kelak pulang kampung tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga ilmu dan pengalaman. Diharap dengan kedua hal itu maka akan menstimulasi masyarakat sehingga akan memajukan Papua. Orang asli Papua wajib berbakti, bukannya bak kacang lupa akan kulitnya.
Mahasiswa berperan sangat penting dalam memajukan Papua dalam bingkai NKRI. Mereka bisa membangun daerahnya sendiri dan memodernisasi Papua, serta memberikan transfer ilmu kepada masyarakat agar lebih cerdas dan melek tekologi. Jangan malah malas-malasan untuk pulang kampung dan terlalu kerasan di rantau, karena warga asli Papua masih membutuhkan mereka.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025