Literasi Digital Diperkuat untuk Membangun Resiliensi Media Menghadapi Ancaman AI

Literasi Digital Diperkuat untuk Membangun Resiliensi Media Menghadapi Ancaman AI

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan literasi digital sebagai strategi membangun resiliensi media dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Seiring berkembangnya teknologi AI yang mampu menghasilkan konten secara cepat dan masif, penguatan kapasitas masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menangkal disinformasi, misinformasi, hingga hoaks yang semakin sulit dikenali.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pendekatan literasi digital saat ini tidak lagi sebatas mengajarkan masyarakat menggunakan perangkat digital atau mengakses internet. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut adanya peningkatan kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” ujar Nezar.

 

Ia menjelaskan, edukasi mengenai penggunaan gawai maupun konektivitas internet kini tidak lagi menjadi fokus utama karena sebagian besar masyarakat telah mampu mengakses teknologi digital. Selain itu, platform digital juga telah memiliki mekanisme pengamanan melalui pedoman komunitas dan kebijakan layanan yang mendukung keamanan pengguna.

 

“Kalau sekarang kayaknya sudah lewat masa itu. Walaupun masih dibutuhkan, tetapi sudah dikerjakan ataupun diadopsi oleh platform-platform lewat community guidelines dan lain-lain,” katanya.

 

Nezar menambahkan, perubahan arah program literasi digital tersebut merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Setelah hampir satu dekade menjalankan program literasi digital, pemerintah kini memfokuskan upaya pada penguatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan baru di ruang digital, termasuk disinformasi yang dipicu perkembangan AI.

 

Senada dengan itu, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, mengatakan teknologi AI menghadirkan tantangan baru karena mampu memproduksi dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar dengan kecepatan tinggi.

 

“Karena itu diperlukan respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Molly.

 

Menurutnya, pemerintah telah memperkuat berbagai langkah antisipatif, mulai dari penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten digital, penguatan regulasi, hingga memperluas kerja sama dengan berbagai platform digital. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi di era AI.

 

Penguatan literasi digital dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun resiliensi media dan menjaga kualitas ruang informasi nasional. Dengan masyarakat yang semakin kritis, adaptif, dan mampu memverifikasi informasi, penyebaran konten manipulatif dapat ditekan sehingga ruang digital tetap produktif, aman, dan mendukung demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. (*)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025