Lewat Sekolah Rakyat, Negara Tegaskan Pendidikan Bukan Komoditas
Program Sekolah Rakyat kembali ditegaskan sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak dasar seluruh anak, bukan komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.
Pemerintah menempatkan program ini sebagai ruang pembinaan sekaligus perlindungan bagi anak-anak dari latar belakang rentan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, melainkan ruang tumbuh yang menekankan empati dan pelayanan.
“Ini saling belajar dengan semangat untuk bisa melayani sesuai tugas masing-masing dengan penuh empati. Mereka yang kita didik ini adalah siswa-siswa istimewa, titipan Tuhan dan negara,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen kuat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dapat ditoleransi di lingkungan sekolah.
“Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, dan tidak boleh ada intoleransi. Jika terbukti, bisa langsung diberhentikan,” tegasnya.
Data Kementerian Sosial menunjukkan sebanyak 59 Sekolah Rakyat telah terakreditasi dengan total 453 siswa yang diproyeksikan lulus pada 2026.
Dari jumlah tersebut, sebagian siswa mulai memiliki rencana masa depan, mulai dari melanjutkan pendidikan hingga bercita-cita menjadi aparat negara.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi nasional untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya.
“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya anak putus sekolah bahkan di sekitar pusat pemerintahan.
“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa melalui pendekatan terpadu.
“Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegas Teddy.
Di daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendorong program ini sebagai solusi konkret. Bupati Dian Rachmat Yanuar menyebut angka putus sekolah masih cukup tinggi.
“Kuningan memang persentasenya cukup lumayan, karena kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu,” ujarnya.
Ia menambahkan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi efektif. “Mungkin salah satunya sekolah rakyat. salah satu solusi bagaimana putus sekolah bisa ditekan,” katanya. ***
