Lebih Murah dan Ramah Lingkungan, PLN Siapkan Hidrogen Jadi Energi Alternatif untuk Kendaraan Masa Depan

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan hidrogen sebagai transportasi masa depan jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikannya ketika meresmikan _Hydrogen Refueling Station_ (HRS) di Kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (21/2).

”Perbandingannya, jika menggunakan bensin dan solar, satu kilometer (km) biayanya Rp1.300. Kalau menggunakan _electric vehicle_ (EV), biayanya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per km. Khusus hidrogen dari PLN, biayanya hanya sekitar Rp270 per km, jadi sangat murah,” jelas Darmawan.

Menurut Darmawan, harga hidrogen menjadi terjangkau karena PLN berhasil mengintegrasikan rantai pasok, salah satunya melalui kehadiran HRS di Senayan. Terlebih lagi, produksi hidrogen yang dihasilkan 100% berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sehingga bisa dipastikan kendaraan yang menggunakan hidrogen PLN tidak memiliki emisi sama sekali.

“_Green Hydrogen_ tersebut berasal dari pembangkit-pembangkit milik PLN yang mampu memproduksi hidrogen hingga 128 ton,” paparnya.

Darmawan melanjutkan, HRS pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan itu mampu memasok kebutuhan daya bagi 438 mobil hidrogen per tahun dengan asumsi jarak tempuh 100 km per harinya.

”Ini adalah HRS pertama di Indonesia yang diproduksi dari 100% EBT. HRS ini nantinya bisa digunakan untuk sekitar 438 kendaraan yang setiap harinya berjalan 100 km,” ujar Darmawan.

Darmawan menuturkan, guna menggenjot penggunaan kendaraan hidrogen secara masif, PLN siap melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penggunaan bus hidrogen sebagai transportasi publik.

”Kami siap mendorong ini menjadi perubahan _lifestyle_ yang futuristik, berbasis pada sistem digital, lebih hemat dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Melihat perkembangan kendaraan hidrogen ke depan, kami juga siap menambah keberadaan HRS di tanah air,” tutup Darmawan.

 

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By 0

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

All Rights Reserved © 2025