• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»KTT ASEAN Momentum RI Kedepankan Soft Diplomacy

KTT ASEAN Momentum RI Kedepankan Soft Diplomacy

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 31 August 2023

KTT ASEAN Momentum RI Kedepankan Soft Diplomacy

Oleh : Rika Prasatya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa Indonesia siap untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43. KTT tersebut akan digelar di Jakarta tanggal 5-7 September 2023.

Keketuaan ASEAN 2023 menjadi momentum yang dapat dioptimalkan pemerintah Indonesia untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Hal ini guna mewujudkan kemajuan bersama khususnya di bidang ekonomi, salah satunya dengan mengedepankan soft diplomacy.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengungkapkan, melalui soft diplomacy, Indonesia dapat menonjolkan keunggulan lainnya, selain resources-based. Salah satunya, pendidikan Indonesia yang berkualitas, yang direpresentasikan oleh keberadaan universitas yang unggul dengan kualitas belajar mengajar yang baik.

Selain itu, hal utama adalah mendorong dan mendukung pemerintah untuk dapat memanfaatkan soft diplomacy melalui dunia pendidikan. Selama ini Indonesia terkenal hanya mengekspor mahasiswa. Ke depan, universitas-universitas yang unggul di Indonesia bisa dipromosikan menjadi tujuan mengenyam pendidikan tinggi bagi masyarakat di ASEAN.

Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat di Asia Tenggara dan dunia. Harapannya, ASEAN dapat berperan penting sebagai motor perdamaian yang juga mampu mewujudkan kesejahteraan kawasan.

Selain itu, Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Menurutnya, FEB UI juga berperan aktif dalam mendorong pemerintah untuk berperan lebih saat mengemban Keketuaan ASEAN tersebut.

Selain itu, momentum keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia, memperkuat diplomasi ekonomi dan kesehatan, serta mengamankan kepentingan nasional pada Pilar-Pilar Masyarakat ASEAN. Keketuaan Indonesia juga diharapkan dapat memunculkan ide dan inisiatif baru dalam mengatasi tantangan dan isu-isu krusial lainnya yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia.

Pada kesempatan berbeda, Presiden Jokowi meyakini, di tengah maraknya konflik global, negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar perdamaian dunia serta teladan dalam toleransi dan persatuan. Ia meyakini masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, mampu menjadi a caring and sharing community, bukan hanya menjadi epicentrum of growth tetapi juga menjadi epicentrum of harmony, yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
Presiden Jokowi juga mengajak seluruh anggota ASEAN dapat terus mempererat kerja sama serta solidaritas guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Solidaritas dan sikap saling percaya antar anggota ASEAN hingga pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk mencapai perdamaian dan stabilitas tersebut. Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan solidaritas yang kuat maka ASEAN dapat terus memainkan peran sentralnya di kawasan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

 

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.