• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»KTT AIS Sepakati Penguatan Kerjasama Kelautan dan Ekonomi Biru Negara-Negara Kepulauan

KTT AIS Sepakati Penguatan Kerjasama Kelautan dan Ekonomi Biru Negara-Negara Kepulauan

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 10 October 2023

KTT AIS Sepakati Penguatan Kerjasama Kelautan dan Ekonomi Biru Negara-Negara Kepulauan

Nusa Dua – Rangkaian sidang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali menghasilkan beragam kesepakatan dan penguatan kerjasama kelautan dan ekonomi biru , termasuk juga Program Pengembangan Usaha Ekonomi Biru dan Riset.

Kepala Sekretariat AIS Forum Riny Modaso menyatakan bahwa dua program itu merupakan turunan dari misi AIS Forum dalam menyediakan solusi inovatif di bidang ekonomi biru dan akademik.

“AIS Forum mempelopori dan mewadahi solusi-solusi inovatif yang diimplementasikan ke dalam berbagai program-program turunan, demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan negara-negara pulau dan kepulauan,” kata Riny

Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum yang perdana ini ditujukan untuk memperkuat pondasi dan kerangka kerja sama AIS Forum dalam membuka peluang baru untuk berkolaborasi dan berpartisipasi demi mengatasi permasalahan global, seperti perubahan iklim dan penanganan sampah plastik.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia Kalake menjelaskan, AIS forum merupakan wujud leadership Indonesia di kancah dunia internasional.

“Kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan juga kekuatan ekonomi sejak G20 menempatkan Indonesia pada posisi dan peran strategis untuk menjalankan kolaborasi dengan negara-negara kepulauan,” tuturnya.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia ini menjadi suatu langkah yang sangat penting, khususnya di dalam salah satu upaya mewujudkan lautan dunia berkelanjutan, dan akan menjadi pelaku utama perjuangan masyarakat dunia untuk melawan dampak perubahan iklim.

Diketahui, Blue Hub dan AIS Research and Development Center diluncurkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura. Perwakilan dari berbagai negara AIS, perwakilan perusahaan, akademisi, dan partisipan dari berbagai kalangan juga menghadiri peluncuran.

“Kami harap program-program ini dapat mewadahi dan memfasilitasi para inovator, akademisi, dan wirausahawan biru. Bersama-sama kita membangun dan mengembangkan sektor biru,” ujar Riny.

AIS Blue Hub sebelumnya bernama AIS Startup Blue Hub, diluncurkan untuk memfasilitasi para pelaku sektor biru agar dapat mengembangkan usahanya. Sementara AIS Research and Development Center merupakan implementasi terpusat dari program-program riset dan pengembangan yang sudah dilaksanakan AIS Forum.

Peluncuran dua program AIS Forum ini merupakan pembuka dari rangkaian acara KTT AIS Forum 2023 yang terdiri dari Blue Economy High-Level Dialogue, AIS Startup Blue Business Summit, dan AIS Research and Development Conference

KTT AIS Forum merupakan terobosan Indonesia dalam upaya untuk merangkul dan meningkatkan kerja sama dengan seluruh negara pulau dan kepulauan.

Adapun KTT AIS 2023 sendiri merupakan KTT perdana forum negara-negara kepulauan dunia. Sejumlah negara pulau dan kepulauan berpartisipasi pada KTT AIS Forum pertama yang berlangsung dengan lancar di Pulau Dewata.

***

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

September 22, 2026

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

September 22, 2026

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi Oleh Arga Septian Menjelang dua tahun…

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan)…

Gus Adnan Bongkar Kunci Santri Masa Depan di PPSN VI: Jadilah Ulama yang Intelek, Bukan Intelek yang Tahu Agama Saja!

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Santri tingkat Ulya Satuan Pendidikan Salafiyah Kajian Kitab Kuning Pondok Pesantren Tahfidz Alishlah DKI Jakarta…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.