KTT AIS 2023 Berikan Manfaat Bagi Nelayan Indonesia

KTT AIS 2023 Berikan Manfaat Bagi Nelayan Indonesia

Badung – Pelaksanaan KTT Archipelagic and Island States (AIS) yang berlangsung pada 11 Oktober 2023 di Bali diyakini akan memberikan manfaat bagi para nelayan.

Terkait hal itu, Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager, Abdul Wahib Situmorang (Ucok) mengatakan, para nelayan tradisional sekarang tidak bisa lagi mengandalkan petunjuk-petunjuk alam, karena ada perubahan iklim. Maka petunjuk-petunjuk alam itu harus dikombinasikan dengan petunjuk-petunjuk ilmu pengetahuan.

“Nah, salah satu yang didorong melalui forum ini adalah mendorong sebanyak mungkin teknologi yang berbasis ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan nelayan-nelayan tradisional kita,” kata Ucok

Lebih lanjut, Ucok menjelaskan sebenarnya di Indonesia sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang rutin menyampaikan informasi mengenai cuaca, yang sangat penting untuk nelayan ketahui sebelum menangkap ikan ke laut. Namun, hal itu saja tidak cukup. Diperlukan teknologi pendukung lainnya guna memberikan informasi kepada nelayan dimana letak yang tepat untuk menjala ikan di laut dan lainnya.

“Kejadian penting yang nelayan kita perlu tahu, mengenai teknologi yang bisa dipergunakan nelayan-nelayan kita untuk tahu ikannya ada di mana, jenisnya apa, berapa banyak volumenya, itu ada teknologi sekarang ini,” ujarnya.

Menurutnya, dengan penggunaan teknologi diharapkan bisa menghemat waktu para nelayan dalam menangkap ikan di laut.

“Itu beberapa manfaat-manfaat yang bisa dirasakan langsung nelyan kita, melalui forum AIS ini karena taglinenya dalah mendorong sebanyak mungkin inovasi-inovasi sebanyak mungkin cara baru mengatasi tantangan mengoptimalkan potensi ekonomi laut yang ada,” ujarnya.

Selain itu, kata Ucok, forum ini juga sudah menginisiasi pengalaman dari berbagai negara yang telah sukses menerapkan teknologi untuk membantu para nelayan menangkap ikan.

“AIS forum memfasilitasi tukar menukar informasi keahlian tersebut, kita bisa mendatangkan ahli dan juga masyarakat tersebut yang terbukti ke negara lain yang bisa diimplementasikan ke negara kita, people to people, approach itu kan lebih efektif dibandingkan pemerintah yang datang,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G. L. Kalake, mengungkapkan pertemuan itu akan membahas mengenai implementasi ekonomi biru, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sampah laut yang masuk dalam penanggulangan polusi laut, serta tata kelautan dan kemaritiman.

Menariknya, illegal fishing juga akan dibahas dalam KTT AIS 2023. Kendati demikian, ia menegaskan sebenarnya pembahasan tidak difokuskan pada illegal fishing, melainkan kepada penangkapan ikan yang aman.

“Tetapi ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita melakukan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Kita harapan semunya secara bersama bahu membahu mengatasi tantangan dan ancaman terhadap laut tersebut,” kata Ayodhi

**

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025