Koperasi Merah Putih Membuka Akses Permodalan dan Memutus Ketergantungan pada Rentenir
Oleh : Abdul Razak
Upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut tidak hanya bertujuan membangun kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka akses permodalan yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir yang selama ini menjadi persoalan klasik di pedesaan.
Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal sering kali membuat petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro kesulitan memperoleh modal usaha. Dalam kondisi mendesak, sebagian masyarakat memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat, meskipun harus menanggung bunga yang tinggi. Situasi tersebut kerap menjerat masyarakat dalam lingkaran utang yang sulit diputus.
Hadirnya KDKMP menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Melalui sistem gotong royong dan pengelolaan yang profesional, koperasi diharapkan menjadi sarana pembiayaan yang sehat sekaligus wadah pengembangan usaha masyarakat desa.
Komitmen tersebut tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah. Di Kabupaten Jember, misalnya, pemerintah daerah menyerahkan 48 kendaraan operasional berupa 23 unit truk dan 25 unit kendaraan pick up untuk mendukung aktivitas KDKMP. Bantuan armada tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat serta memperbesar peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa koperasi memiliki filosofi utama berupa pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kecil. Menurutnya, filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Karena itu, kehadiran KDKMP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Fawait juga menekankan bahwa KDKMP tidak dibentuk untuk bersaing dengan pelaku usaha yang telah ada di desa. Sebaliknya, koperasi hadir untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, KDKMP bukan untuk bersaing dengan usaha masyarakat, melainkan hadir untuk memperkuat distribusi dan memperbesar manfaat ekonomi yang diterima warga desa.
Selain membuka akses ekonomi yang lebih luas, koperasi juga berperan menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Jember berencana mendorong kerja sama antara koperasi dan Perum Bulog guna membantu penyerapan hasil panen petani. Melalui mekanisme tersebut, petani memperoleh kepastian pasar sekaligus perlindungan dari fluktuasi harga yang merugikan.
Fawait menjelaskan bahwa apabila penyerapan hasil panen berjalan baik, petani akan mendapatkan harga yang lebih layak dan stabilitas pasar dapat lebih terjaga. Kondisi ini menjadi penting karena kestabilan pendapatan petani akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pembiayaan mereka. Ketika hasil panen terserap dengan harga yang baik, risiko petani terjebak pinjaman rentenir untuk memenuhi kebutuhan operasional dapat ditekan.
Lebih lanjut, KDKMP juga diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk pertanian dan komoditas unggulan desa dapat disalurkan melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa karena kebutuhan bahan pangan disuplai dari desa itu sendiri.
Sementara itu, penguatan kelembagaan koperasi juga terus dilakukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM secara intensif melakukan pendampingan terhadap 152 unit Koperasi Merah Putih agar mampu dikelola secara profesional dan akuntabel.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Semuel Yogi mengatakan bahwa penguatan kapasitas manajemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan koperasi. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah pendalaman manajemen bagi para pengurus koperasi. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan manajemen keuangan dan organisasi berjalan optimal sesuai dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Penguatan tata kelola tersebut menjadi fondasi penting agar koperasi mampu menjalankan berbagai fungsi ekonomi, termasuk layanan simpan pinjam yang sehat dan terpercaya. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat akan semakin yakin untuk memanfaatkan koperasi sebagai alternatif utama dalam memperoleh pembiayaan usaha dibandingkan meminjam kepada rentenir.
Di Kabupaten Karawang, percepatan operasionalisasi KDKMP juga terus dilakukan. Saat ini telah terbentuk 309 koperasi yang secara bertahap didorong untuk segera beroperasi melalui pembangunan gerai usaha, penguatan kelembagaan, serta kerja sama dengan berbagai mitra usaha dan lembaga keuangan.
Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop UKM Kabupaten Karawang Puguh Tri Hutomo menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan koperasi adalah menjadikannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar seluruh KDKMP memiliki sarana dan prasarana yang memadai, legalitas yang lengkap, serta mampu beroperasi secara profesional.
Keberadaan KDKMP yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, penguatan tata kelola, serta pengembangan berbagai unit usaha produktif, koperasi dapat menjadi sumber permodalan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.
)* Analis Kebijakan
