• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Komitmen Transisi Energi, PLN Raih Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur EBT Ramah Lingkungan

Komitmen Transisi Energi, PLN Raih Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur EBT Ramah Lingkungan

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 31 July 2024

PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7), di Jakarta. Penghargaan ini diperoleh atas upaya perseroan yang secara konsisten melakukan transisi energi melalui pengembangan dan penambahan pembangkit EBT di tanah air.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan aspek-aspek perkembangan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, serta efisiensi sumber daya alam.

“Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kehidupan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan perkembangan sosial,” ungkapnya.

Pemimpin Redaksi Detikcom Alfito Deannova Ginting menyatakan bahwa ajang penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau merupakan apresiasi yang diberikan untuk program dan inisiatif yang dilakukan korporasi, lembaga, dan organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

“Kami juga menyadari ekonomi hijau memadukan pertimbangan ekonomi dengan aspek lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Inilah yang meyakinkan kami bahwa ekonomi hijau jadi pintu masuk negeri ini mencapai cita-cita luhur dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Alfito.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus mendukung pemerintah melakukan transisi energi dalam rangka memitigasi perubahan iklim global.

“Penghargaan ini buah dari kerja keras seluruh insan PLN dalam menjalankan transisi energi. Capaian ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus melakukan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Darmawan.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan bahwa PLN terus melakukan upaya transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya.

“Tahun lalu kami berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Ini menjadi PLTS apung terbesar di Asia Tenggara dan mampu menyuplai listrik hijau untuk sebanyak 50 ribu rumah tangga,” ucap Evy.

Selain itu, Evy menambahkan, PLN juga telah berhasil mengoperasikan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 10 megawatt dari total kapasitas 50 megawatt. PLTS IKN ini menempati lahan seluas 80 hektar dan dilengkapi 21.600 panel surya.

PLN juga telah memiliki skenario pengembangan EBT secara agresif melalui _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED). Skenario ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan kapasitas pembangkit 75% berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga 2040.

“Kami menyadari transisi energi harus kami lakukan demi mencegah pemanasan global dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutup Evy.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._

Reforma Agraria Perkuat Hak Petani, Buka Jalan Kesejahteraan Berkelanjutan

September 17, 2026

Peran Strategis Asuransi Pertanian dalam Menjaga Ketahanan Finansial Pahlawan Pangan

September 17, 2026

Reforma Agraria Perkuat Hak Petani, Buka Jalan Kesejahteraan Berkelanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

Reforma Agraria Perkuat Hak Petani, Buka Jalan Kesejahteraan Berkelanjutan Oleh: Soleh Mahmud Bagi para petani,…

Peran Strategis Asuransi Pertanian dalam Menjaga Ketahanan Finansial Pahlawan Pangan

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

Peran Strategis Asuransi Pertanian dalam Menjaga Ketahanan Finansial Pahlawan Pangan  Oleh: Silvia Fahreza Ancaman perubahan iklim global seperti fenomena El Nino yang diproyeksikan melanda hingga enam bulan ke depan membawa tantangan serius bagi ketahanan pangan nasional. Sektor agraris memegang peranan krusial dengan memberikan sumbangan ekonomi masif, seperti kontribusinya yang mencapai hampir dua puluh empat persen terhadap perputaran ekonomi daerah di Sulawesi Tenggara. Menjaga denyut nadi sektor pertanian sama esensialnya dengan menjaga fondasi kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. Di tengah ketidakpastian cuaca yang memicu kekeringan panjang, pemerintah hadir melalui langkah konkret yang meletakkan kesejahteraan para petani sebagai prioritas absolut. Kebijakan saat ini tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target produksi panen semata, tetapi telah berevolusi menuju pemberian proteksi komprehensif bagi pelaku utama di lapangan. Manuver kebijakan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mendesain sistem jaring pengaman agar para pahlawan pangan memiliki ketenangan penuh saat berhadapan dengan risiko bencana alam. Sebagai bentuk pertahanan garis depan, intervensi bantuan teknis skala besar telah dieksekusi jauh sebelum krisis kekeringan merusak area persawahan produktif. Kementerian Pertanian bergerak responsif menghadapi ancaman cuaca ekstrem dengan mengeskalasi program penyediaan pompa air serta merevitalisasi sistem pengairan di berbagai daerah rawan kekeringan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin tanpa menunda hingga sawah telanjur mengering. Arahan strategis ini merepresentasikan etos kerja pemerintah yang mengedepankan kecepatan antisipasi dibandingkan pemulihan pascabencana. Berkat suplai air yang terjaga melalui infrastruktur pompa modern, tanaman padi dapat melewati fase kritis pertumbuhan secara optimal. Strategi proaktif ini memastikan bahwa risiko penyusutan volume panen akibat kekurangan air dapat dicegah secara efektif sejak masa penyemaian bibit. Penyediaan fasilitas fisik di lapangan disadari belum cukup menghadirkan rasa aman tanpa ditopang dukungan keuangan yang solid. Merespons urgensi perlindungan ekonomi tersebut, pemerintah resmi menggulirkan program Asuransi Usaha Tani Padi untuk tahun 2026. Instrumen asuransi ini mengusung target perlindungan masif yang mencakup seratus ribu hektare lahan di berbagai sentra penghasil pangan. Proteksi finansial ini dirancang spesifik sebagai perisai ekonomi ketika intervensi teknis tak sanggup membendung daya rusak alam seperti banjir, kemarau ekstrem, hingga eskalasi wabah penyakit. Risiko fatal yang dapat melumpuhkan hasil panen kini telah terintegrasi ke dalam jaminan polis asuransi. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah memaparkan bahwa intervensi teknis mutlak disandingkan dengan jaminan finansial demi mengamankan keberlanjutan usaha tani. Para petani turut diimbau untuk segera mendaftarkan lahan garapannya kepada petugas penyuluh setempat sebelum kerugian benar-benar melanda. Keberpihakan nyata negara dalam arsitektur kebijakan asuransi ini terlihat paling mencolok pada skema pembayaran premi yang dirancang untuk meringankan beban penggarap lahan. Nominal iuran asuransi yang sejatinya seratus delapan puluh ribu rupiah per hektare dipastikan tidak membebani struktur modal petani kecil. Pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan dengan mengucurkan subsidi hingga delapan puluh persen. Berkat afirmasi ini, para petani cukup mengalokasikan dana tiga puluh enam ribu rupiah per hektare setiap musim tanam. Nilai kontribusi terjangkau tersebut menghadirkan jaminan ketenangan pikiran yang tak ternilai. Apabila lahan pertanian mengalami tingkat kerusakan minimal tujuh puluh lima persen berdasarkan verifikasi lapangan, dana klaim senilai enam juta rupiah per hektare akan langsung dicairkan. Injeksi likuiditas ini memegang peranan krusial sebagai modal bagi para petani untuk kembali memulai siklus tanam berikutnya tanpa risiko terjerat utang. Upaya menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja sektor pertanian kini telah berkembang menjadi orkestrasi lintas lembaga yang terstruktur. Keseriusan sinergi ini tergambar dari inisiatif Otoritas Jasa Keuangan tingkat daerah yang membentuk Program Sinergi Perlindungan Petani atau PROSPERITI di wilayah Sulawesi Tenggara. Program inovatif ini mendesain ekosistem terpadu yang menjembatani institusi pilar seperti Bank Indonesia, perbankan nasional, hingga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerja sama strategis ini tidak berhenti pada penawaran produk asuransi, melainkan turut membuka akses pinjaman modal yang berkeadilan, menumbuhkan budaya menabung, serta memperkuat edukasi literasi keuangan. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha memaparkan bahwa para pahlawan pangan membutuhkan lebih dari sekadar pelampung saat musibah datang. Akses permodalan inklusif serta bimbingan tata kelola usaha sangat diperlukan agar skala ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat tani terus meningkat pesat. Integrasi dari berbagai langkah strategis antarlembaga negara ini bermuara pada satu visi besar mentransformasi sektor pertanian nasional menjadi sistem yang tangguh dan adaptif. Konvergensi kebijakan dari pemerintah pusat hingga pengawas keuangan di daerah membuktikan bahwa kedaulatan pangan dibangun melalui tindakan nyata yang merespons dinamika kebutuhan petani di lapangan. Ketika kebutuhan irigasi dijawab melalui penyediaan pompa, kerugian panen ditalangi oleh asuransi bersubsidi, dan ruang gerak ekonomi diperluas oleh layanan perbankan terpadu, negara secara hakiki memancangkan fondasi kemandirian pangan. Keseluruhan kebijakan afirmatif ini menjamin para penggarap bumi di seluruh pelosok Indonesia dapat terus berproduksi dengan aman. Kehadiran negara secara paripurna semakin mengukuhkan eksistensi pahlawan pangan sebagai pilar utama perekonomian bangsa yang masa depannya senantiasa terlindungi.…

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi  Oleh: Indah Prameswari Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat. Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila diarahkan pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai September Hitam perlu ditempatkan dalam semangat dialog, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat. Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengingatkan agar wacana September Hitam yang berkembang di media sosial tetap ditempatkan sebagai ruang refleksi dan aktivisme digital yang positif. Menurut Ayip, momentum tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi mobilisasi massa yang didorong emosi dan kebencian, karena kondisi demikian justru dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan membangun diskusi yang sehat. Ayip menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengevaluasi bentuk gerakan agar tidak berhenti pada pengerahan massa, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih substantif mengenai pemulihan korban, efektivitas kebijakan, serta langkah pencegahan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil peran sebagai penggerak solusi dengan memanfaatkan riset dan kajian berbasis bukti. Aspirasi yang disusun melalui data dan rekomendasi kebijakan dinilai dapat memperkaya proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjaga agar momentum September Hitam tetap produktif dan tidak terjebak dalam mobilisasi emosi. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi provokasi menjadi penting karena stabilitas sosial merupakan prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan demokratis. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang membawa nama Black September atau September Hitam. Kepolisian, menurut Alfred, telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat ajakan aksi yang beredar di media sosial.…

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi Oleh: Rania Zafirah September kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa. Istilah September Hitam berkembang sebagai simbol untuk mengenang sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi bagian dari ingatan publik. Momentum tersebut penting karena mengingat sejarah bukan sekadar menghadirkan kembali luka masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di tengah perkembangan teknologi informasi, proses mengingat berbagai peristiwa masa lalu semakin mudah dilakukan melalui media sosial. Berbagai arsip, dokumentasi, kesaksian, maupun kajian mengenai kasus HAM dapat diakses oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini membuka peluang terbentuknya ingatan kolektif yang lebih luas, sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi tanpa konteks, opini, maupun narasi yang belum terverifikasi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.