Komitmen Pemerintah Perkuat Evaluasi Berkala demi Optimalisasi MBG di Papua
SORONG – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui evaluasi berkala dan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tenaga ahli gizi menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan program memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.
“Pelaksanaan evaluasi berkala dan pengawasan ketat terhadap standar operasional SPPG di Papua mencerminkan keterbukaan serta komitmen kuat pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola, mutu gizi, dan efektivitas program, sehingga manfaat utamanya dapat diterima secara optimal dan tepat sasaran oleh masyarakat,” ujar Ahmad Nausrau.
Menurutnya, hingga saat ini sebanyak 21 SPPG telah beroperasi di Papua Barat Daya dan telah melayani lebih dari 79 ribu peserta didik serta sekitar 50 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan pasokan bahan pangan lokal, variasi menu, hingga proses pendataan penerima manfaat. Berbagai kendala tersebut justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan memastikan kualitas layanan terus meningkat.
“Kami ingin pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas pelayanannya terus meningkat,” tegas Ahmad.
Pemerintah juga mendorong penguatan pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan sehingga masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan dapat memperoleh akses pemenuhan gizi secara merata.
Komitmen melakukan evaluasi secara berkelanjutan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas Program MBG sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan, kualitas generasi muda, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan tata kelola yang semakin baik serta pengawasan yang konsisten, Program MBG diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
