Komitmen Kuat Presiden Prabowo, Dorong Seluruh Pihak Percepat Berantas Narkoba

Komitmen Kuat Presiden Prabowo, Dorong Seluruh Pihak Percepat Berantas Narkoba

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas narkoba di Indonesia dengan meminta seluruh elemen terkait, dari tingkat pusat hingga daerah, mempercepat upaya pemberantasan narkoba dan berbagai kejahatan lainnya yang mengancam stabilitas bangsa.

Dalam pernyataan resmi, Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan bahwa Presiden Prabowo mengidentifikasi empat masalah utama yang memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata.

“Presiden Prabowo menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi,” ujar Hasan Nasbi.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kuat Presiden untuk menghadapi segala bentuk kejahatan yang berpotensi melemahkan sendi-sendi negara.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada turut menegaskan dukungan institusinya terhadap agenda prioritas Presiden. Dalam kerangka Asta Cita ke-7, Presiden Prabowo memasukkan pemberantasan narkoba sebagai bagian integral dari reformasi politik, hukum, dan birokrasi, dengan tujuan memperkuat pencegahan serta penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, judi, penyelundupan, dan terutama narkoba.

“Pemberantasan narkoba masuk dalam Asta Cita ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu ‘memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan,” ujar Komjen Wahyu Widada.

Lebih lanjut, Komjen Wahyu menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus untuk memberantas narkoba dari hulu hingga hilir.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memberikan atensi khusus untuk memberantas narkoba dari hulu hingga ke hilir,” tambah Wahyu Widada

Langkah ini, menurutnya, mencakup pembongkaran sindikat narkoba, pengawasan ketat di wilayah perbatasan, hingga penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku.

Dukungan dari masyarakat sipil juga muncul dari Indonesia Narcotic Watch (INW), organisasi yang konsisten mendukung langkah Polri dalam memberantas narkoba.

Direktur Eksekutif INW, Budi Tanjung, menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada bersama jajarannya.

“Kerja keras Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada dan anak buahnya ini patut diapresiasi sebagai bukti komitmen Polri untuk memberantas kejahatan narkoba hingga ke akar-akarnya,” ujar Budi.

****

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025